Senin, 17 Desember 2018

KPU: Oso Harus Tanggalkan Jabatan Jika Tetap Ingin Jadi Calon DPD

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman, yang juga berbaju adat, memberikan sambutan dalam Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monas, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua KPU Arief Budiman, yang juga berbaju adat, memberikan sambutan dalam Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monas, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso tetap harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019. Sebab, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD.

    Baca juga: Perludem: Oso Tetap Bisa Masuk Daftar Calon Tetap, Caranya

    "Kan putusan MK harus saya jalankan. Jadi, Oso tetap harus undur diri," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018.

    MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Putusan ini diimplementasikan dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD dan membuat Oso, yang telah masuk dalam tahapan pencalonan pemilu harus dicoret.

    Oso kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait PKPU ini. MA lalu mengabulkan gugatan Oso dengan alasan PKPU ini bertentangan dengan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, MA menyebut KPU tak bisa menganggap putusan MK berlaku surut atau berlaku saat dikeluarkan ketika calon anggota DPD telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.

    Pengadilan Tata Usaha Negara juga memenangkan gugatan Oso beberapa waktu lalu. Pengadilan tersebut menyatakan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPD tertanggal 20 September 2018 batal. Majelis hakim beralasan putusan MK di tengah tahapan pencalonan pemilu harus berlaku prosepektif atau tidak boleh berlaku surut, sehingga baru dapat berlaku di pemilu selanjutnya.

    Arief mengatakan KPU telah memutuskan pencalonan Oso ini dalam rapat pleno tadi malam. Hasil putusan ini, kata dia, akan dirumuskan ke dalam surat terkait pencalonan Oso sebagai anggota DPD. "Sedang dirumuskan dalam bentuk tulisan. Nanti ada di situ soal apa dasar hukumnya," ucapnya. "Pokoknya kami jalankan putusan MK, MA, dan putusan PTUN."

    Baca juga: KPU Diminta Ikuti MK soal Oso untuk Jaga Semangat Pembentukan DPD

    Arief menuturkan akan segera memberikan surat terkait pencalonan anggota DPD ini kepada Oso. Arief enggan merinci apa isi surat terkait pencalonan Oso ini. "Ya nanti segera dikirim. Secara detail ya nanti ada di surat itu," katanya.

    Arief mengakui KPU cukup lama membuat keputusan terkait pencalonan Oso. Sebab, ucap dia, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pencalonan Oso ini termasuk tiga putusan lembaga peradilan tadi. "KPU harus hati-hati dengan keputusan yang sangat strategis ini. Ini bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk hukum tata negara kita," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".