Senin, 17 Desember 2018

Golkar Dukung KPU Fasilitasi Pemilih Disabilitas Mental

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penyandang disabilitas melakukan aksi teatrikal dalam Festival Bebas Batas 2018 ketika car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 14 Oktober 2018. Dalam acara tersebut, para peserta berdandan seram seperti zombie. ANTARA.

    Sejumlah penyandang disabilitas melakukan aksi teatrikal dalam Festival Bebas Batas 2018 ketika car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 14 Oktober 2018. Dalam acara tersebut, para peserta berdandan seram seperti zombie. ANTARA.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung dilakukannya pendataan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pemilih. Menurut dia, hal ini megacu pada Undang-undang Pemilu.

    "Bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Termasuk di antaranya warga negara yang mengalami disabilitas, dalam konteks ini disabilitas mental," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

    Baca: Syarat Penyandang Disabilitas Mental agar Bisa Ikut Pemilu 2019

    Ace mengatakan para penyandang disabilitas mental sebagai pemilih memiliki hak untuk didata. Namun mengenai persoalan apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya itu, menurut dia, dikembalikan kepada mereka. Intinya, penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi hak para penyandang disabilitas mental itu.

    "Orang sakit saja di rumah sakit, ketika dia memiliki hak pilih, maka penyelenggara pemilu wajib untuk memfasilitasi mereka untuk memilih. Soal apakah hak pilih mereka mau digunakan, itu soal lain," kata Ace.

    Selain itu, Ace mengatakan disabilitas mental itu gradasinya bermacam-macam. Menurut dia, ada disabilitas mental yang menurut dokter sehingga dia tidak bisa memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya.

    Baca: Kata Koalisi Disabilitas soal Syarat Surat Keterangan Sehat

    Menurut Ace, ada juga orang yang mengalami disabilitas mental dengan gradasi sakit yang tidak terlalu parah atau kadang-kadang kambuh dan kadang-kadang tidak. "Ya mereka kalau kebetulan, misalkan, mereka memiliki kesadaran ya silakan saja untuk memilih," ujarnya.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih bukan merupakan hal baru. Menurut dia, penyandang disabilitas mental tetap punya hak pilih dalam Pemilu.

    Sejak Pemilu tahun 1955, seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah, didaftar sebagai pemilih. Hal tersebut juga berlaku terhadap penyandang disabilitas mental. Mereka yang tidak punya hak pilih dalam pemilu hanya orang yang memang dicabut hak pilihnya karena alasan tertentu.

    Baca: KPU Diminta Perhatikan Pemilih Disabilitas Mental dalam DPT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".