KPU Diminta Perhatikan Pemilih Disabilitas Mental dalam DPT

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Hepy Sebayang saat ditemui usai konfrensi pers terkait hak pilih bagi disabilitas mental pada Pemilu 2019 di Bawaslu RI, Sabtu 24 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Wakil ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Hepy Sebayang saat ditemui usai konfrensi pers terkait hak pilih bagi disabilitas mental pada Pemilu 2019 di Bawaslu RI, Sabtu 24 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk mendata pemilih disabilitas dalam perbaikan daftar pemilih tetap tahap terakhir untuk pemilu 2019.

    "Karena ini tahap pemulihan terakhir DPT oleh KPU, kami ingatkan KPU untuk mendata semua pemilih disabilitas mental," kata Wakil Ketua Akses Penyandang Disabilitas, Hepy Sebayang saat ditemui di Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 November 2018.

    Baca: Ma'ruf Amin Terima Tamu Komunitas Disabilitas Hari Ini

    Hepy menyebutkan penyandang disabilitas mental rentan tidak didata oleh petugas KPU sebagai DPT. Sebab, menurut dia, ada paradigma bahwa orang yang terkena ganggan jiwa tersebut tidak memiliki hak pilih.

    Ia pun mencontohkan pada Pilkada Serentak Juni lalu. Di Bekasi, ditemukan ada 400 penyandang disabilitas mental tidak masuk dalam daftar pemilih. Padahal, kata dia, pemilih tersebut berada di sebuah panti sosial.

    KPU sebelumnya mendata penyadang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilih seperti yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih, yang memperbolehkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Namun KPU menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih disabilitas mental yaitu surat keterangan dari kedokteran pada hari pencoblosan.

    Baca: 5.000 Tunagrahita Mesti Didata Sebelum Jadi Peserta Pemilu 2019

    Hepy meminta agar KPU menjelaskan secara spesifik jumlah penyadang disabilitas, terutama ganguan jiwa yang terdaftar dalam DPT nantinya.

    Menurut dia, hal tersebut wujud dari KPU dalam melindungi hak suara warga negara. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih yang memperbolehkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilih. "Apakah nanti hak suara tersebut digunakan atau tidak, yang penting didaftar dulu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.