Pemerintah Rekam e-KTP Pemilih Pemula Lebih Awal

Reporter

Editor

Amirullah

Warga mengantre untuk melakukan pendaftaran perekaman data KTP Elektronik di stan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam arena Nusantara Expo dan Forum 2017, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 Oktober 2017. Pelayanan kepengurusan e-KTP oleh Dukcapil DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri bagi warga dari dalam maupun luar Jakarta itu untuk mempermudah warga dalam melakukan perekaman data atau pengambilan e-KTP. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, I Gede Sudartha, mengatakan pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun menjelang pemilihan umum 2019 sudah bisa merekam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Upaya ini dilakukan agar mereka tak kehilangan hak pilihnya.

Baca: Masyarakat Diminta Proaktif Rekam E-KTP sebelum Pemilu

Gede mengatakan, pemerintah telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menjemput bola. "Kepala sekolah akan menginventarisir kapan mereka siap merekam e-KTP, jadi kami datang ke sana," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 20 November 2018.

Namun setelah perekaman, pemerintah belum akan mencetak e-KTP untuk para pemilih pemula tersebut. Kartu baru akan diberikan saat mereka genap berusia 17 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Khusus untuk mereka yang genap berusia 17 tahun tepat saat hari pemungutan suara, pemerintah masih belum menetapkan solusi. "Kalau yang di Jakarta atau Depok, misalnya, gampang (memberikan KTP di hari yang sama). Kalau yang di kaki gunung atau jauh dari kantor dinas, itu memberinya gimana?" kata Gede.

Baca: Kemenag Jelaskan Alasan Kartu Nikah dan E-KTP Tak Bisa Digabung

E-KTP merupakan salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019. Tanpa kartu tersebut, para pemilih pemula yang berusia 17 tahun tepat di hari pencoblosan terancam tidak bisa mencoblos. Jumlah mereka, menurut Gede, mencapai 12 ribu orang.

Gede mengatakan, pemerintah tak mungkin menerbitkan e-KTP lebih awal lantaran dilarang Undang-Undang Kependudukan. Menteri Dalam Negeri juga tidak bisa mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP karena tak sesuai UU Pemilu. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum diminta segera mengeluarkan keputusan terkait pemilih pemula tersebut.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

9 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

12 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

27 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

34 hari lalu

WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

WNA di Indonesia bisa memiliki e-KTP dengan tujuan mempermudah akses pelayanan publik. Tapi, penuhi dulu persyaratan ini.


WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

34 hari lalu

WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

Meskipun sama-sama berhak memiliki e-KTP tetapi kartu milik WNI dan WNA mempunyai 4 perbedaan mendasar. Apa saja?


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

39 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

43 hari lalu

Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

Hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower rusunawa. Simak syarat dan ketentuan bila ingin menghuni di salah satu rusunawa tersebut.


7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

50 hari lalu

7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

Simak cara cek NIK online untuk memastikan terdaftar atau tidak di Dukcapil


Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

51 hari lalu

Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

Kartu Keluarga dokumen penting sering diperlukan untuk berbagai macam keperluan kependudukan. Berikut komplit mengenai pengurusannya.


MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

59 hari lalu

MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

MRP menyebut mayoritas warga asli Papua belum punya kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. KPU harus pastikan mereka bisa ikut Pemilu 2024.