KPU Diskusikan Putusan MA Soal Oso ke Ahli Hukum Tata Negara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengecek persiapan ruangan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018. Pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 4-10 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum berencana meminta masukan dari pakar hukum tata negara dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai caleg DPD. Hal ini bertujuan agar KPU tak salah langkah mengambil keputusan.

    "Kami akan diskusikan, itu rencananya. Bagaimana menyikapi putusan MA dan MK ini," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Selasa, 13 September 2018.

    Baca: Bunyi Putusan MA yang Menangkan Gugatan Oso VS KPU

    Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Oso atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. KPU sudah menerima salinan putusan tersebut pada Jumat pekan lalu sejak dikeluarkan 25 Oktober 2018.

    PKPU sebelumnya yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan permohonan terhadap pengujian Pasal 128 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan itu, disebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik karena akan menyebabkan representasi ganda.

    Menurut Arief, salah satu poin yang akan didiskusikan dengan ahli hukum yakni posisi MA dan MK. Sebab, kata dia, putusan MK dan MK ini merupakan putusan hukum yang sah namun tumpang tindih. "Di putusan MA itu tak pernah dibatalkan peraturan KPU tentang tindak lanjut putusan MK, putusan MK juga tak dinyatakan tak berlaku," kata dia.

    Baca: Belum Terima Putusan MA, KPU Belum Bersikap Soal Kasus Oso

    Arief mengatakan KPU juga akan menkonsultasikan putusan MA dengan Mahkamah Konstitusi. Sebab, PKPU tentang larangan pengurus partai menjadi caleg DPD telah berdasarkan putusan MK. "Kami rencanakan dengan MA juga, tapi itu sesuai dengan kebutuhan nanti," ujarnya.

    Ia menuturkan upaya KPU ini bertujuan agar lembaganya tak salah menafsir putusan MA. "Barulah setelah itu kami akan ambil sikap bagaimana memutuskannya," kata Arief.

    Arief juga mengatakan tak mau berandai-andai bagaimana akan menyikapi putusan MA soal Oso. Menurut dia, lembaganya belum mengambil opsi apapun terkait hal ini. "Soal ditindaklanjuti, KPU sangat hormati putusan hukum," ujarnya.

    Baca: Mahfud MD Menilai Putusan MA Soal Oso Tak Wajar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.