Senin, 17 Desember 2018

Belum Terima Putusan MA, KPU Belum Bersikap Soal Kasus Oso

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman, yang juga berbaju adat, memberikan sambutan dalam Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monas, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua KPU Arief Budiman, yang juga berbaju adat, memberikan sambutan dalam Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monas, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat mengambil keputusan terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai caleg DPD. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya terhambat salinan putusan yang hingga saat ini belum dikirim oleh Mahkamah Agung itu.

    Baca juga: Gugatan Oso Dikabulkan, KPU Minta Salinan Putusan ke MA

    "Kami belum bisa mengambil sikap apapun. Kami masih menunggu salinan putusan dari MA," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

    Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Oso atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sejak putusan ditetapkan pada 25 Oktober 2018, KPU masih belum menerima salinan tersebut. KPU sudah meminta salinan sejak MA menyebut putusan itu telah keluar.

    Komisioner KPU, Hasyim Asyari, mengatakan lembaganya mempertanyakan salinan putusan yang sampai sekarang belum diterima KPU. Menurut dia, KPU hanya bisa menunggu salinan putusan agar dapat mengambil keputusan terkait pencalonan Oso. "Kami ini kan pihak yang tergugat. Harusnya dapat salinan yang pertama," ucapnya.

    Menurut Hasyim, KPU nantinya akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait keputusan MA ini. Sebab, ucap dia, PKPU tentang pencalonan anggota DPD dibuat berdasarkan keputusan MK. "Adanya PKPU yang ini kan sifatnya perubahan PKPU terdahulu toh tentang pencalonan DPD. Perubahannya karena ya putusan MK itu," tuturnya.

    Putusan MA nomor 65P/HUM/2018 mengabulkan sebagian gugatan Oso terkait pencalonan anggota DPD. Dalam putusan itu tertulis alasan MA mengabulkan gugatan karena ketentuan Pasal 60 A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    Baca juga: KPU Belum Terima Putusan MA yang Menangkan Gugatan Oso

    MA juga menyatakan ketentuan Pasal 60A PKPU itu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal lenyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".