Senin, 17 Desember 2018

Mahfud MD Menilai Putusan MA Soal Oso Tak Wajar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso tak wajar. Sebelumnya, Oso mengajukan gugatan terkait larangan pengurus parpol menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.

    Baca: Mahfud MD: Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Dilarang

    "Saya katakan tidak wajar, tetapi belum tentu tidak benar. Karena saya belum tahu apa dasar pertimbangannya," ujar Mahfud ujar mengisi diskusi di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

    Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Oso atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Juru bicara MA, Suhadi, membenarkan bahwa gugatan tersebut telah dikabulkan pada 25 Oktober 2018.

    Mahfud menilai seharusnya MA tak bisa mengabulkan gugatan Oso karena PKPU dibuat berdasarkan putusan MK. Dalam putusannya, MK menyebutkan anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik karena akan menyebabkan representasi ganda. "Putusan MK itu setara dengan undang-undang. Kalau MK bilang melarang, berarti ya undang-undang melarang," kata Mahfud.

    Baca: KPU Konsultasi ke Mahkamah Konstitusi Soal Gugatan Oso

    Meski demikian, Mahfud mengatakan tentu MA memiliki alasan khusus untuk mencabut PKPU yang telah sesuai dengan putusan MK. Sampai saat ini, MA masih belum mengeluarkan salinan putusan terkait gugatan Oso. "Saya tidak tahu alasannya. Akan tahu kalau putusan itu sudah diedarkan. Ini kan belum ada, baru berita saja," ucapnya.

    Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan akan segera menerbitkan salinan putusan dan mengirimkannya ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, putusan pengabulan gugatan Oso belum keluar karena masih dalam proses minutasi. "Insy Allah Minggu ini. Ini kami himpun dari stakeholder yang menangani masalah itu," kata dia saat dikonfirmasi.

    Adapun, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya akan berkonsultasi dengan MK terkait putusan ini. Selain itu, kata dia, KPU, juga akan meminta penjelasan dari MA. "Karena kan dua-duanya itu putusan hukum. Putusan hukum itu oleh KPU harus dihormati," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".