Dana Saksi Pemilu Diperkirakan Bisa Telan Anggaran Rp 5,1 Triliun

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR mengusulkan dana saksi untuk pemilu 2019 senilai Rp 3,9 triliun masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Dana saksi tersebut ditujukan bagi saksi dari partai.

Usulan tersebut mendapat kritikan karena bisa menghabiskan biaya yang besar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, memprediksi uang untuk para saksi pemilu 2019 itu bisa mencapai Rp 2,5 sampai 5 triliun.

Baca: Gerindra Minta Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dikaji Matang

Angka tersebut didapat dari hitung-hitungan mengkalikan jumlah partai dengan jumlah saksi dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) beserta ongkos saksi perkepala. “Bila per partai memiliki satu saksi, maka tinggal dikalikan antara jumlah partai dan TPS,” ujar Lucius kepada Tempo melalui pesan pendek pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Formappi memiliki dua skenario hitungan dana saksi. Masing-masing dengan dasar hitungan per partai satu saksi dan per partai dua saksi. Dasar hitungan yang berbeda ini dipakai karena dalam Pasal 351 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak disebutkan aturan tentang jumlah saksi secara mutlak.

Jumlah partai yang mengikuti Pemilu 2019 ada 16 partai. Sedangkan jumlah TPS seluruhnya berkisar 805.068 orang. Formappi menghitung bila masing-masing partai memiliki 1 saksi, berarti jumlah saksi total ialah 12.881.088 orang. Adapun ongkos per saksi diasumsikan RP 200 ribu. Maka, bila dikalikan, hasilnya adalah Rp 2,5 triliun.

Sedangkan kemungkinan kedua, bila masing-masing partai memiliki 2 saksi, maka jumlah total saksi untuk Pemilu 2019 ialah 25.762.176. Dari angka ini, jika ongkos per saksi dihitung Rp 200 ribu, maka total dana saksi yang dibutuhkan ialah Rp 5,1 triliun.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Banggar DPR Bahas Usulan Dana Saksi Pemilu Rp 3,9 Triliun

Dana saksi yang fantastis ini, menurut Lucius, setara dengan bujet untuk membangun rumah-rumah korban bencana gempa di Palu dan Lombok. Ketimbang untuk ongkos politik saksi parpol, dana triliunan itu bisa dialokasikan untuk merehabilitasi hunian-hunian korban terdampak bencana.

Lucius mengatakan dana saksi tak seharusnya ditanggung oleh negara. Sebab, tidak memiliki dasar hukum. Dalam aturan yang berlaku dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dana saksi tidak ditanggung oleh APBN. "Kalau tiba-tiba diatur di UU dan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu, maka kacau balau dasar hukumnya,” ujarnya.

Baca: NasDem Tolak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Dibebankan ke Negara

Lagipula mengenai saksi, kata Lucius, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memiliki petugas yang diterjunkan ke TPS-TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara.

Lucius pun menilai usulan DPR untuk memasukkan dana saksi ke APBN dianggap tidak masuk akal. Ia berpendapat parpol yang tak mampu menanggung beban dana saksi seharusnya tidak mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2019. "Kerja parpol paling utama kan mestinya mempersiapkan Pemilu, termasuk memastikan kesiapan dana," ujarnya.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

6 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

17 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

Bawaslu pusat menilai rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU di tingkat nasional untuk 33 provinsi sejak 9 Maret, hingga 17 Maret lancar


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

18 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

21 jam lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024.


Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

22 jam lalu

Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara-negara Barat,konflik langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO berarti Perang Dunia III


Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

23 jam lalu

Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

Kemenangan Putin sebagai presiden Rusia untuk kesekian kalinya ini memicu komentar, kebanyakan negatif, dari dunia internasional.


Demo 3 Hari Tolak Pemilu Curang di DPR dan KPU, Pemerintah Diminta Humanis Hadapi Pendemo

1 hari lalu

Ratusan massa elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi melakukan aksi demonstrasi bertajuk 'Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia' untuk menolak pemilu curang di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. Tuntutan yang dibawa dalam aksi ini di antaranya menolak hasil pemilu 2024 yang curang, turunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut. Aksi ini bertepatan dengan DPR yang akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 hari ini. Usai hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu, teriakan soal dugaan adanya kecurangan kian nyaring disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat dan para kandidat yang bertarung. Dugaan kecurangan salah satunya dipicu permasalahan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU. Selain itu, kecurangan diduga terjadi jauh sejak sebelum pencoblosan. Kecurangan ini disuarakan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dua paslon ini berdasarkan Sirekap dan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menduduki peringkat dua dan tiga dalam perolehan suara. TEMPO/Subekti.
Demo 3 Hari Tolak Pemilu Curang di DPR dan KPU, Pemerintah Diminta Humanis Hadapi Pendemo

Pemerintah diminta humanis hadapi pendemo Pemilu 2024.


Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

1 hari lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

Top 3 dunia, Donald Trump yang sangat percaya diri bisa memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat sampai menyampaikan kalimat sesumbar.


Begini Proses Pemungutan Suara Rusia di Jakarta

1 hari lalu

Proses pemungutan suara pemilihan umum Rusia 2024 di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Sumber: Nabila | Tempo
Begini Proses Pemungutan Suara Rusia di Jakarta

Warga negara Rusia yang tinggal di Indonesia dapat mengikuti pemungutan suara pemilu di Kedutaan Besar Federasi Rusia.