Selasa, 11 Desember 2018

Gerindra Sanggah Daftarkan 6 Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menampik kabar partainya mengajukan enam mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilihan calon legislatif 2019. Menurut Ahmad, partainya hanya mengirimkan satu kadernya yang merupakan mantan napi koruptor, yaitu calon legislator DPRD DKI Jakarta, M Taufiq.

    Baca: Gerindra Paling Banyak Ajukan Caleg Eks Napi Korupsi

    Ahmad mengatakan Gerindra sudah berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Untuk itu, kata dia, DPP sudah berkoordinasi dengan DPW untuk mencabut dan mengganti caleg eks napi korupsi.

    "Kami sudah minta dari DPP ke daerah-daerah untuk mengganti, agar semua bisa diperbaiki," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

    Ahmad menambahkan, Gerindra sudah menandatangani pakta integritas seperti yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia pun memastikan perintah DPP untuk DPW bersifat mengikat. Karena itu, dia menegaskan hanya ada satu kadernya yang merupakan eks napi koruptor, yaitu Taufiq.

    Baca: Timses Prabowo: Nomor Urut 2 Menguntungkan Capres dan Gerindra

    Menurut Ahmad, Taufik tetap lolos karena sudah memenangkan gugatan di Bawaslu dan Mahkamah Agung. "Yang bersangkutan sebagai warga negara punya hak untuk membela apa yang dialami dan sudah dijalani. Saya kira kita menghormati semua proses hukum yang berlaku," tuturnya.

    Sebelumnya MA memutuskan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.