Selasa, 11 Desember 2018

4 Polda Gelar Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kepolisian di berbagai daerah bersiap mengamankan rangkaian kampanye pemilu legislatif dan Pilpres 2019 ini. Berdasarkan agenda KPU dalam laman https://infopemilu.kpu.go.id, jadwal kampanye itu terhitung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

    Baca: TNI - Polri Terjunkan 300 Ribu Personel Amankan Pemilu 2019

    Berikut ini kesiapan pengamanan pemilu yang dilakukan 4 kepolisian daerah atau Polda. Polda Jawa Barat mengerahkan sebanyak 14.500 personel polisi. "Jumlah tersebut merupakan kekuatan inti. Kemudian bantuan dari Kodam III Siliwangi serta jajarannya kurang lebih delapan ribu orang," kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, Rabu, 19 September 2018.

    Agung Budi menjelaskan kesiapan tersebut seusai memimpin gelar pasukan operasi Mantap Brata Lodaya 2018 untuk pengamanan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 di Lapangan Gasibu Bandung. Menurut Kapolda, jajarannya sudah melakukan latihan pra operasi, terutama yang berkaitan dengan pengamanan VVIP untuk kampanye Pilpres 2019. "Sudah dilatih, tinggal pelaksanaannya saja pengamanan untuk capres dan cawapres" kata dia.

    Menurut Agung Budi, Polda Jawa Barat menyatakan siap apabila KPU dan Bawaslu meminta bantuan terkait pengamanan kampanye. "Tanggal 23 September sudah mulai kampanye. Kami siaga lebih awal, kemudian digunakannya kapan kami akan koordinasi dengan KPU provinsi".

    Dari pengalaman pilkada, kata Agung Budi, jalannya kampanye kebanyakan blusukan, kampanye di media sosial, tidak seperti rapat umum. "Intinya kami menyesuaikan. Insya Allah saya optimistis, Jawa Barat akan aman dan kampanye berjalan lancar," kata Agung Budi seperti dikutip dari Antara.

    Masa Kampanye 7 Bulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.