Selasa, 11 Desember 2018

SBY Ingatkan Kader Demokrat Tak Menggunakan Politik Identitas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama para kader Partai Demokrat mengangkat tangannya dalam perayaan ulang tahun Partai Demokrat ke-17, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Perayaan ulang tahun ke-17 ini, Partai Demokrat mengangkat tema

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama para kader Partai Demokrat mengangkat tangannya dalam perayaan ulang tahun Partai Demokrat ke-17, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Perayaan ulang tahun ke-17 ini, Partai Demokrat mengangkat tema "Utamakan Rakyat dan Bangun Politik yang Beradab". TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Partai Demokrat merayakan hari ulang tahunnya ke-17 di Djakarta Theatre, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membacakan pidato politiknya dengan tema Utamakan Rakyat dan Bangun Politik yang Beradab.

    SBY mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk tidak menjalankan dan masuk ke dalam politik identitas di pemilihan umum (pemilu). “Jangan sampai untuk mengejar kemenangan, kita mengorbankan persatuan, persaudaraan dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa,” kata dia.

    Simak: Andi Arief: Ketua Umum SBY Perintahkan Demokrat Dua Kaki

    Menurut SBY hal semacam itu tidak mencerminkan praktik politik yang beradab. Esensi dari politik beradab, kata dia, ialah adanya kekuasaan yang amanah dan tidak korup. Dalam politik yang beradab, tutur SBY, menjamin hak politik rakyat termasuk kebebasan untuk berbicara, menciptakan demokrasi yang tertib, tidak anarkistis dan taat pada pranata hukum.

    Politik berkeadaban, kata dia, merupakan keadaan di mana semua pihak menghormati pergantian kepemimpinan politik, termasuk presiden, dan tidak ada gerakan untuk menjatuhkan presiden secara inkonstitusional.

    “Sementara rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum, serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik,” ucap SBY yang juga Presiden Republik Indonesia ke-6.

    Baca: SBY: HUT ke-17, Demokrat Partai Tengah dan Modern


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.