Minggu, 22 September 2019

KPU Akan Revisi PKPU Soal Eks Napi Korupsi Sesuai Putusan MA

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengumumkan hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal caleg untuk DPR RI di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengumumkan hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal caleg untuk DPR RI di Hotel Borobudur, Jakarta, 21 Juli 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan akan merevisi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat mengenai larangan mantan napi korupsi menjadi caleg setelah permohonan gugatan PKPU itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

    "Karena ada proses putusan itu harus dimasukan ke dalam PKPU, maka PKPU-nya harus direvisi," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

    Baca: Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg, Demokrat: Kami Konsisten

    Pada Kamis lalu, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD kota/kabupaten. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Akibatnya, PKPU larangan bekas napi korupsi nyaleg dinyatakan tidak berlaku dan aturan kembali seperti diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Menurut Arief, KPU akan memasukkan amar putusan MA ke dalam revisi PKPU setelah membaca putusannya. Namun, kata dia, hingga saat ini KPU belum menerima salinan putusan tersebut. "Gimana saya menindaklanjuti wong saya saja belum baca putusannya," ujarnya.

    Arief mengatakan revisi PKPU ini juga harus dapat selesai sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 20 September 2018. Namun menurut dia, revisi PKPU ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. "Jadi ini rasa-rasanya tidak terkejar," kata dia.

    Baca: Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Korupsi Dinilai Melanggar UU MK

    Proses dalam revisi PKPU ini antara lain mulai dari uji publik, konsultasi dengan DPR, pengundangan PKPU hingga menyampaikan hasil revisi ke parpol serta KPU daerah. "Bayangkan proses itu saja sudah makan waktu lama," kata Arief.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan KPU harus cepat dalam merevisi PKPU ini. Menurut dia, KPU tak perlu melakukan pertemuan dengan DPR mengingat waktu mendesak. "Kalau waktu mendesak konsultasi itu bisa disampaikan ke DPR secara tertulis," kata dia.

    Baca: Masyarakat Sipil akan Kaji Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Korupsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe