PAN Sebut Tetap Tak Akan Majukan Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PAN Eddy Suparno, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais melakukan pendaftaran proses verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, 13 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    Sekjen PAN Eddy Suparno, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais melakukan pendaftaran proses verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, 13 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tak akan mengusung caleg yang berstatus napi korupsi untuk maju dalam Pemilu 2019. Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PAN Eddy berbarengan dengan pembekalan calon legislatif PAN di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat pada Ahad, 16 September 2018.

    Baca: Pengamat: Publik Berhak Mendapat Caleg Bersih dan Berintegritas

    "Meski sudah ada kepastian hukum, PAN tetap konsisten untuk tidak mencalonkan napi tipikor," kata Eddy. Keputusan bulat itu diambil PAN dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan napi korupsi maju dalam Pemilu 2019.

    Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg. Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan Mahkamah sudah memutuskan, larangan bekas terpidana korupsi menjadi caleg itu bertentangan dengan Undang-undang.

    Baca: Jokowi Minta Masyarakat Hormati Putusan MA Soal Eks Napi Korupsi

    Meski telah resmi diputuskan MA, menurut Eddy, partainya akan mengganti nama-nama caleg yang terbukti pernah melakukan tindakan rasuah. Petinggi PAN telah mengkomunikasikannya dengan seluruh kader di daerah. "Ada 1 caleg provinsi dan 3 caleg kabupaten/kota yang akan kami evaluasi," ujarnya.

    Eddy mengatakan partainya menghormati keputusan MA tersebut. Menurut dia, MA telah mengakhiri polemik tentang boleh atau tidaknya seorang napi maju dalam pesta politik pemilihan wakil rakyat.

    Baca: KPU Pertimbangkan Tandai Caleg Eks Napi Korupsi di Kertas Suara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.