TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera mendorong Komisi Pemilihan Umum atau KPU menindaklanjuti polemik data pemilih ganda yang diklaim menjadi temuan koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Komplain teman-teman koalisi harus diperhatikan, menurut saya ini harus ditindaklanjuti," kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.
Baca: Temukan 25 Juta Data Ganda, Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT
Mardani tak merinci tindaklanjut seperti apa yang harus dilakukan KPU. Namun, dia akan mengajak KPU membahasnya bersama Komisi II yang memang membidangi hal tersebut. "Kami akan bahas bersama dengan Komisi II, karena bagaimanapun ini sudah jadi isu publik dan angkanya signifikan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Isu data ganda sebelumnya disampaikan oleh para sekretaris jenderal partai pengusung Prabowo - Sandiaga. Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengaku koalisi partai menemukan 25 juta data ganda dari 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU.
Simak: Koalisi Prabowo Tolak Penetapan DPT, Begini Sikap Koalisi Jokowi
Mustafa berujar partai koalisi menolak pleno penetapan DPS menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang dijadwalkan Rabu besok, 5 September 2018. Koalisi meminta KPU menyerahkan DPS teranyar sejumlah 185 juta terlebih dulu.
Mardani Ali Sera menambahkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II dan KPU sebelumnya mencatat adanya masalah data pemilih sebanyak 126 ribu. Angka 25 juta yang ditemukan koalisi, menurut dia, sangat signifikan. "Temuan koalisi menjadi masukan yang berharga buat kami. Kami akan dalami," ujarnya.
