Senin, 24 September 2018

Aktivis: Loloskan Koruptor, Bawaslu Bisa Tidak Dipercaya Publik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumaysaat tiba di kantor KPU, Jakarta, 12 Juli 2016. Hadar Nafis Gumay yang juga menjabat sebagai salah satu Komisioner KPU akan bertugas memimpin sejumlah rapat yang kelak dilaksanakan KPU serta mengatur urusan administrasi yang dibutuhkan KPU. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumaysaat tiba di kantor KPU, Jakarta, 12 Juli 2016. Hadar Nafis Gumay yang juga menjabat sebagai salah satu Komisioner KPU akan bertugas memimpin sejumlah rapat yang kelak dilaksanakan KPU serta mengatur urusan administrasi yang dibutuhkan KPU. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, mengatakan sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meloloskan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg bisa membuat citra mereka buruk dan menghilangkan kepercayaan masyarakat.

    Menurut Hadar langkah Bawaslu itu menuai kritik dari banyak pihak. Hadar berpendapat publik bisa kehilangan kepercayaan dalam membentuk parlemen yang bersih dari korupsi. “Bawaslu (bisa dicap) pro terhadap koruptor,” ujar Hadar di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, 3 September 2018.

    Baca: Bawaslu Beberkan Alasan Meloloskan Bacaleg Eks Koruptor

    Pendiri lembaga advokasi Centre for Electoral Reform (CETRO) ini mengatakan sah saja  ada diskursus bila masih dalam tahap proses perumusan peraturan. Namun jika peraturannya sudah ada, kata Hadar, mau tak mau harus dihormati.

    Sengketa berawal saat Bawaslu meloloskan caleg berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mendasarkan keputusannya pada Pasal 28 j Undang-Undang Dasar 1945.

    Simak: Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal Kasus Dugaan Mahar Politik

    Sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh mendasarkan argumennya pada Peraturan KPU Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur soal syarat calon legislatif bukan mantan terpidana korupsi, pelaku melakukan kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba.

    Hadar mengharapkan ada jalan tengah bagi sengketa dengan Bawaslu ini, antara mundurnya salah satu pihak, atau win win solution. “Kami berharap yang pertama ini bisa terjadi.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kampanye Imunisasi MR Fase 2 Luar Jawa Masih di Bawah Target

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase 2 menargetkan hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hingga 10 Sep