Pengamat: Bawaslu Loloskan Caleg Napi Korupsi Bisa Picu Masalah

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, didampingi komisioner Bawaslu memukul gong pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Kegiatan ini diisi konferensi dan pemantauan langsung ke TPS di lima daerah. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan kecewa atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif atau caleg. Menurut dia, putusan Bawaslu itu dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain.

Baca: Demokrat Desak Bawaslu Batalkan Pencalegan Eks Napi Korupsi

"Yang pertama, dengan diloloskannya caleg eks koruptor apakah Bawaslu ingin mengatakan bahwa PKPU Nomor 20 tahun 2018 tidak berlaku?" kata Ray di Jakarta, Ahad, 2 September 2018.

Pasal 4 ayat 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018, kata Ray, menyatakan bakal calon legislatif yang diajukan partai politik bukanlah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, dan korupsi. Ray berujar pasal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan Bawaslu sebelum mengambil keputusan terkait permohonan bacaleg eks koruptor.

Baca: Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Rusak Kualitas Pemilu

"Mekanisme apa yang dipakai Bawaslu untuk membatalkan pasal itu? Sebab, setahu kami Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pasal," ujarnya.

Ray kemudian mempertanyakan komitmen Bawaslu yang sebelumnya meminta semua parpol meneken pakta integritas untuk tidak mencalonkan eks koruptor sebagai caleg. Ia mengatakan bingung karena justru Bawaslu sendiri yang menyalahi pakta integritas itu dengan meloloskan koruptor sebagai caleg.

"Atas dasar itu semua lah kami menganggap Bawaslu ini pemalas dan seperti mandor di zaman Belanda," ucapnya.

Baca juga: Daftar Partai yang Usung Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Selain itu, Ray juga mengatakan Bawaslu sama saja telah menghalangi tujuan dari Pemilu yaitu memberikan pilihan calon yang bersih, berkomitmen, dan punya integritas pada masyarakat. "Dengan diloloskannya caleg eks koruptor sama saja Bawaslu telah membantu para koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk ikut terlibat dalam Pemilu," tuturnya.






Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

7 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

11 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

21 hari lalu

Perindo Targetkan Kursi Parlemen Dua Digit, Hary Tanoesoedibjo Minta Arahan Jokowi

Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo akan menargetkan partainya memperoleh kursi parlemen sebanyak 2 digit pada Pemilu 2024.


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

28 hari lalu

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

49 hari lalu

Bawaslu akan Bikin MoU dengan TikTok untuk Cegah Hoaks Pemilu 2024

Bawaslu akan menjadi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memperkuat keamanan digital.


Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

49 hari lalu

Bawaslu Gelar Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice di Bali

Bagja mengatakan Bawaslu akan membagikan praktik pengawasan dan peradilan pemilu di Indonesia kepada seluruh anggota.


Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

51 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

59 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.