Bawaslu Rembang Putuskan Eks Napi Korupsi Masuk Daftar Caleg

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Amin Fauzi mengatakan, pihaknya memutuskan mantan narapidana atau napi korupsi M Nur Hasan masuk daftar calon sementara anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Rembang.

Baca juga: Sumbang Caleg Mantan Napi Korupsi Terbanyak, Golkar: Salah Itu

Sebelumnya KPU sempat menolak Ketua DPC Partai Hanura Rembang itu saat mencalonkan diri sebagai bakal caleg.

“Pada prinsipnya salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten adalah menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Kalau ada permohonan ke kami, lalu syarat formil dan materilnya terpenuhi, maka sengketa itu kami tindaklanjuti. Amar putusan kami seperti itu (memperbolehkan masuk daftar Caleg KPU Rembang),” ujar Amin, Kamis 30 Agustus 2018.

Dasar yang dilaksanakan Bawaslu Rembang dalam memutuskan M Nur Hasan bisa masuk DCS Caleg di KPU Rembang yakni UUD 1945, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016.

Dalam putusan MK menjelaskan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk, kata Amin, mantan narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukumannya dan mengemukakan secara jujur kepada publik.

Amin mengatakan, putusan tersebut sudah dilayangkan kepada KPU Kabupaten Rembang. Ihwal sengketa yang diajukan Partai Hanura Rembang dengan pokok permohonan satu bacalegnya merupakan mantan napi korupsi.

“Sejauh ini dari hasil pengamatan dan verifikasi, hanya ada satu bacaleg yang merupakan mantan napi korupsi di Rembang,” kata Amin.

Komisioner KPU Rembang Bidang Teknis, M Salam mengatakan, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang bersifat wajib, namun akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Ia juga membenarkan sejauh ini hanya ada satu bacaleg mantan napi korupsi di Rembang.

Baca juga: Daftarkan 5 Caleg Eks Napi Korupsi, PKS Sebut Kecolongan

Ditanya mengenai beban moral dan sosial terhadap keputusan tersebut, Salam mengatakan hal itu menjadi aturan yang diputuskan dan dilaksanakan dari KPU RI. KPU RI melarang mantan napi korupsi, mantan terpidana narkotika, dan mantan terpidana kekerasan seksual masuk menjadi caleg.

“Besok (Jumat 31 Agustus 2018) paling lambat keputusannya. Secara teknis nanti kami bicarakan setelah konsultasi dulu dengan KPU tingkat Provinsi Jateng,” tandas Salam.

Partai Hanura Kabupaten Rembang mengajukan sengketa Pemilu dengan pokok permohonan Ketua DPC Hanura Rembang yang merupakan mantan napi korupsi, M Nur Hasan tidak lolos verifikasi bacaleg di KPU Rembang. Perkara tersebut masuk pada Kamis 9 Agustus 2018.

Hasil sidang sengketa Pemilu berdasar putusan Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018, memperbolehkan M Nur Hasan masuk dalam DCS Caleg Kabupaten Rembang. Hal itu bersifat wajib dan dilaksanakan paling lama 3 hari pasca putusan Bawaslu Kabupaten Rembang dikeluarkan.






Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

12 jam lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

1 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

3 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

8 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


PKB Buka Pendaftaran Caleg Pemilu 2024 untuk Difabel

9 hari lalu

PKB Buka Pendaftaran Caleg Pemilu 2024 untuk Difabel

PKB membuka pintu bagi penyandang disabilitas untuk menjadi caleg pada Pemilu 2024.


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

9 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


Cerita Kronologi KDRT, Venna Melinda akan Urus Perceraiannya dengan Ferry Irawan Secepatnya

16 hari lalu

Cerita Kronologi KDRT, Venna Melinda akan Urus Perceraiannya dengan Ferry Irawan Secepatnya

Venna Melinda mengatakan sesegera mungkin memproses surat perceraiannya dengan Ferry Irawan setelah urusannya di Jakarta beres.


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

17 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

17 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.


Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

18 hari lalu

Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

Spanduk penolakan Anies Baswedan tersebar di NTT. Apakah sudah masuk kategori kampanye hitam?