Jumat, 16 November 2018

PSI Buat Kontrak dengan Caleg: Wajib Laporan ke Publik Tiap Hari

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. PSI memastikan 100 persen bakal caleg bukan mantan narapidana kasus korupsi. TEMPO/Subekti.

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. PSI memastikan 100 persen bakal caleg bukan mantan narapidana kasus korupsi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar acara pembekalan untuk bakal calon anggota legislatifnya di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Dalam acara ini pula, PSI membuat kontrak kesepakatan kerja yang mengikat para caleg untuk menjamin integritas mereka bila kelak terpilih menjadi legislator.

    Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan kontrak ini berbeda dengan pakta integritas yang biasa dilakukan oleh caleg dari partai lain. Menurut dia, kontrak yang dilakukan partainya bersifat lebih mengikat karena memiliki dasar hukum.

    Baca: Dara Adinda, Caleg Muda yang Siap Bertarung dengan Djarot Saiful

    “Dengan adanya dasar hukum, kami dapat memaksa setiap legislator dari PSI untuk membuat laporan ke publik setiap harinya,” kata Grace di Balai Sarbini, Senin, 20 Agustus 2018.

    Kontrak tersebut, kata Grace, memungkinkan dirinya dan partai memberi sanksi tegas bagi kadernya yang duduk di Senayan jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengatakan sanksi yang diberikan beragam, mulai dari penggantian sementara sampai pemecatan.

    Baca: PSI: Jangan Seperti AS, Banyak Golput Akhirnya Trump yang Menang

    Grace berharap dengan adanya mekanisme ini, masyarakat tidak akan lagi melihat kursi-kursi kosong saat rapat di DPR dan pekerjaan para legislator itu dapat dipertanggung jawabkan pada publik. “Produktivitasnya bisa dipertanggung jawabkan, yang suka bolos juga bisa ketahuan dan bisa kami tindak,” ujarnya.

    Menurut Grace, mekanisme pelaporannya nanti akan menggunakan sistem daring seperti aplikasi yang digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu Qlue. Di dalamnya akan ada fitur interaksi langsung dengan masyarakat dan kolom laporan perkembangan dari legislator kepada publik. “Dengan begitu kami yakin bisa mendapatkan kepercayaan dari publik,” kata Grace.

    FIKRI ARIGI

    Baca: Maruf Amin Cawapres, Sekjen PSI: Tak Ada Perintah Soal Ahoker


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.