Politisasi SARA Berpotensi Menghambat Pemilu

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyebaran isu tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi masalah yang berpotensi menghambat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menuturkan, isu SARA dan politik identitas bisa menghambat konsolidasi demokrasi. “Intoleransi masyarakat, radikalisme, dan lainnya juga bisa menghambat,” kata Firman, Selasa, 7 Agustus 2018.

Baca: KPU Akan Kurangi Jumlah Pemilih di TPS Menjadi 300 Orang

Berdasarkan survei yang dilakukan LIPI, kondisi toleransi di masyarakat saat ini mencemaskan. Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan toleransi masyarakat pada hari-hari ini buruk atau sangat buruk. Penyebabnya adalah banyaknya politisasi SARA, stigmatisasi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik sosial lainnya.

Firman menyebutkan buruknya toleransi masyarakat menyebabkan tindakan persekusi makin marak. Apalagi penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan ketidakpercayaan di antara kelompok suku, agama, ataupun ras juga tinggi. Parahnya, isu-isu sensitif ini dikapitalisasi elite politik sehingga menjadi besar. Menurut peneliti LIPI, Syarif Hidayat, isu SARA yang kerap muncul tidak terjadi di tingkat akar rumput. “Seperti yang terjadi pada pilkada DKI, yang memanipulasi adalah elite politik,” tuturnya.

Baca: KPU: Verifikasi Bakal Caleg Peserta Pemilu 2019 Sudah 80 Persen

Satu-satunya cara mengatasi berkembangnya isu SARA, menurut Syarif, adalah mengendalikan perilaku politikus. Ia pun mengajak seluruh masyarakat ikut mengimbau elite politik agar tidak memanfaatkan isu SARA demi kepentingan politik jangka pendek. Sebab, politisasi SARA bisa menimbulkan dampak besar dan konflik horizontal.

Survei yang dilakukan selama kurun April-Juli 2018 ini melibatkan 145 ahli berlatar politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penelitian di 11 provinsi ini menggunakan metode non-probability sampling dengan menerapkan teknik purposive sampling. Dengan metode ini, sampel sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kegiatan survei bertujuan memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menjelang Pemilu 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Capres Inkumben Jokowi Daftar Pilpres ke KPU Jumat Mendatang

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan ada sejumlah tokoh politik yang kerap mengembangkan isu SARA untuk menjatuhkan lawan politiknya. Namun, menurut dia, jumlahnya tak seberapa. Persoalannya, tokoh tersebut adalah tokoh berpengaruh. “Isu SARA akhirnya menggelinding di kalangan rakyat dan membesar,” tuturnya.

Meski begitu, menurut Arsul, isu SARA sebenarnya bukan sesuatu hal yang tercela. SARA tidak dibenarkan ketika ada tindakan ujaran kebencian dan persekusi di belakangnya. Sebagai partai Islam, PPP pun mendukung politik identitas. Namun, ia mengimbuhkan, politik identitas yang dibawa harus sehat dan sesuai dengan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga: Yusuf Supendi Wafat, Begini Aturan KPU Soal Caleg yang Meninggal

Dia mencontohkan seruan tokoh agama untuk memilih pemimpin yang beragama Islam dalam Pemilu. Seruan ini tidak bermasalah selama orang yang mengikuti ajakan itu tidak mencela orang lain yang punya pendapat berbeda. “Ekspresi keyakinan boleh saja. Tapi kalau ada orang yang enggak mau mengikuti, ya, jangan dikafir-kafirkan,” ucap Arsul.

MUHAMMAD ISA

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

58 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

22 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

3 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

7 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

7 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

8 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.