Selasa, 11 Desember 2018

Peretas Situs Masih Anak SMA, KPU Pertimbangkan Ringankan Sanksi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hacker. foxnews.com

    Ilustrasi hacker. foxnews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi peretas situs KPU Daerah Jawa Barat dengan alasan pelaku masih anak di bawah umur dan berstatus siswa SMA.

    "Rencananya kami akan ampuni. Ya gimana wong anak kelas dua SMA," kata Komisioner KPU, Ilham Sahputra, di kantornya, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

    Baca: Ditangkap, Peretas Situs KPU Jawa Barat Terinspirasi Film Hacker

    Ilham mengatakan KPU akan mempertimbangkan seperti apa dan bagaimana keringanan hukuman bagi pelaku peretasan situs ini. Hal ini, menurut dia, telah dikoordinasi dengan KPUD Jawa Barat. "Kan tadi Pak Viryan (Komisioner KPU) datang dipanggil polisi. Kami diminta putuskan mau gimana," kata dia.

    Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sebelumnya menangkap peretas situs KPU Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku berinisial DW ini di rumahnya di Bandung Jawa Barat pada 11 Juli 2018. Pelaku meretas situs KPU Jawa Barat dengan alasan hanya iseng karena senang menonton film hacker.

    Baca: Polisi Tangkap Tersangka Peretas Situs Bawaslu RI

    Dengan menggunakan nama samaran Zimia, DW mengubah tampilan atau defacing website pusat pelayanan informasi dan dokumentasi milik KPU Jawa Barat. Website tersebut berisi informasi dan dokumentasi mengenai kegiatan KPU Jawa Barat serta menyediakan formulir untuk masyarakat luas. Kepala Bagian Jaringan KPU Pusat melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Polri pada 5 Juli 2018

    Polisi membidik DW dengan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 50 Jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

    Baca: Peretas Situs Bawaslu Bobol Banyak Website Pemerintah, Apa Saja?


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.