Politikus Golkar: Partai akan Ganti Caleg DPR Eks Napi Korupsi

Diskusi dengan tema "PKPU Larang Eks Napi Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?" di Media Center DPR, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan partainya akan mencabut pendaftaran bakal caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi. Golkar akan mencari pengganti dari dua caleg mantan napi korupsi itu.

"Bakal caleg DPR RI akan ditarik dan akan digantikan," kata Firman dalam diskusi dengan tema PKPU Larang Eks Napi Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol? di Media Center DPR, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Baca: KPU: Partai Belum Serahkan Daftar Pengganti Caleg Eks Koruptor

Bakal caleg mantan napi korupsi Partai Golkar yang didaftarkan untuk DPR adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh, Teuku Muhammad Nurlif, dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, M. Iqbal Wibisono. Nurlif mendaftar di daerah pemilihan Aceh II, sedangkan Iqbal daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu menemukan 25 daftar bakal caleg mantan napi korupsi dari Partai Golkar. Selain 2 caleg DPR RI, caleg lainnya mendaftar untuk DPR kabupaten atau kota.

Pendaftaran caleg mantan napi korupsi ini bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang partai mencalonkan mantan narapidana korupsi. Berkaitan dengan PKPU tersebut, beberapa pihak tengah mengajukan peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Agung tentang PKPU larangan caleg napi korupsi itu.

Baca: Daftarkan 5 Caleg Eks Napi Korupsi, PKS Sebut Kecolongan

Menurut Firman, seandainya MA mengabulkan gugatan itu, maka para caleg mantan napi itu akan diberi kesempatan dan tidak jadi dibatalkan.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan partainya mendaftarkan lima bakal caleg mantan napi korupsi dan kini sedang dilakukan peninjauan kembali. "Lima itu sedang diproses, karena pada waktu pendaftaran, luput," ujarnya.

Secara pribadi, Masinton menyatakan menolak PKPU ini. Alasannya, pembatasan hak berpolitik hanya boleh diatur oleh undang-undang maupun putusan pengadilan.

Baca: Sumbang Caleg Mantan Napi Korupsi Terbanyak, Golkar: Salah Itu






Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

Top 3 Metro hari ini dimulai dari berita Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana yang membantah pernyataan Hotman Paris Hutapea.


RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

3 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan, anggota dewan telah membahas RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, selama 3 pekan.


Mardiono Sebut Usulan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Belum Sampai DPP PPP

5 hari lalu

Mardiono Sebut Usulan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Belum Sampai DPP PPP

Usulan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum sampai ke DPP PPP. Ada 14 DPW yang mencalonkan Ganjar.


Golkar Targetkan Menang Pemilu 2024, Airlangga: Kalau Tidak, 2029 Ceritanya Berbeda

6 hari lalu

Golkar Targetkan Menang Pemilu 2024, Airlangga: Kalau Tidak, 2029 Ceritanya Berbeda

Airlangga mendorong kader Partai Golkar untuk bekerja sama dan tidak baku hantam antar kader agar target merebut kursi 20 persen


Survei SMRC: Suara Partai Golkar Melonjak Jika Calonkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

10 hari lalu

Survei SMRC: Suara Partai Golkar Melonjak Jika Calonkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Menurut survei eksperimental SMRC, jika Golkar calonkan Ganjar Pranowo maka suara partai ini akan bertambah.


PPP Ungkap 5 Kriteria Capres Cawapres KIB, Elektabilitas Paling Penting

11 hari lalu

PPP Ungkap 5 Kriteria Capres Cawapres KIB, Elektabilitas Paling Penting

PPP menyatakan bahwa elektabilitas menjadi kriteria terpenting bagi Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh KIB.


Waketum Golkar Dukung Gibran Rakabuming Maju Pilkada DKI Jakarta 2024

11 hari lalu

Waketum Golkar Dukung Gibran Rakabuming Maju Pilkada DKI Jakarta 2024

Golkar ikut mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.


Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

17 hari lalu

Politikus Golkar Menilai Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan

Politikus Partai Golkar Gandung Pardiman menilai mantan presiden Soeharto patut dikenang sebagai pahlawan.


Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

19 hari lalu

Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan penceramah Yusuf Mansur mau menjadi bacaleg dari partainya


Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

20 hari lalu

Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

Dalam Musdalub itu diputuskan secara aklamasi Rahmaddian Shah sebagai Ketua DPW Partai Golkar Kota Medan.