KPU: Partai Belum Serahkan Daftar Pengganti Caleg Eks Koruptor

Ilustrasi Pemilu. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum menerima perbaikan persyaratan bakal caleg anggota DPR dan DPRD dari partai politik. Perbaikan persyaratan ini dilakukan untuk bakal caleg yang tak memenuhi syarat, misalnya karena berstatus mantan narapidana korupsi.

"Belum ada (penyerahan perbaikan bakal caleg)," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di kantornya pada Selasa, 31 Juli 2018.

Baca: Daftar Caleg, Ahmad Dhani Mengaku Disuruh Fadli Zon

Hari ini merupakan hari terakhir penyerahan perbaikan persyaratan bakal caleg untuk anggota DPR dan DPRD. KPU telah membuka masa perbaikan daftar caleg yang belum dan tidak memenuhi syarat sejak 22 Juli 2018. KPU meminta setiap parpol mengganti caleg yang terindikasi mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual anak. Untuk bacaleg yang berstatus mantan napi korupsi, Badan Pengawas Pemilu menemukan ada 192 bakal calon.

Wahyu mengatakan saat verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen beberapa waktu lalu menghasilkan tiga kategori bakal caleg. Ketiga kategori itu adalah kategori memenuhi syarat, kategori belum memenuhi syarat, dan kategori tak memenuhi syarat.

Baca: Bawaslu Temukan 192 Bakal Caleg DPRD Bekas Napi Korupsi

Untuk kategori belum memenuhi syarat, kata Wahyu, parpol dapat memperbaiki berkas calegnya tersebut. "Untuk yang tidak memenuhi syarat ini harus diganti. Tak memenuhi syarat ini termasuk bakal calon mantan napi korupsi, harus diganti oleh parpol," ujarnya.

Wahyu mengatakan pada hari terakhir penyerahan perbaikan ini, KPU akan memberikan waktu kepada paprol hingga pukul 24.00 waktu setempat. Menurut dia, parpol biasanya memanfaatkan waktu pada jam-jam terakhir penyerahan. "Itu tak masalah bagi KPU karena kami tetap akan melayani sesuai waktu setempat. Kami sudah mempersiapkan tim," kata dia.

Wahyu mengatakan KPU telah menyerahkan verifikasi kepada setiap parpol pada tanggal 21 Juli kemarin dan memberikan waktu 10 hari kepada setiap parpol untuk memperbaiki daftar bakal caleg itu. "Yang belum memenuhi syarat itu kami sampaikan kepada parpol masing-masing untuk diperbaiki," ujarnya.

Baca: 3 Hal yang Harus Dipertimbangkan Saat Pilih Artis sebagai Caleg






KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

8 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

10 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

13 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

18 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

19 hari lalu

Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan penceramah Yusuf Mansur mau menjadi bacaleg dari partainya


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

21 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

23 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik


KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

23 hari lalu

KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

KPU Badung, Bali, telah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.