Daftarkan 5 Caleg Eks Napi Korupsi, PKS Sebut Kecolongan

Reporter

Sekjen PKS  Mustafa Kamal beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/Subekti.
Sekjen PKS Mustafa Kamal beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut kecolongan karena ada lima calon legislatif mantan napi korupsi yang ternyata dicalonkan dari partainya. Sohibul mengatakan partainya akan mengganti mereka dengan calon lain.

Baca: Ini Strategi PKS Jika Tidak Jadi Berkoalisi dengan Gerindra

"Segera diganti, sedang dicari penggantinya. Jadi itu kecolongan kami," ujar Sohibul saat ditemui Tempo di Hotel Menara Penisula, Jakarta pada Jumat malam, 28 Juli 2018.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis ada 199 eks napi korupsi yang mendaftar sebagai calon legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah bakal caleg eks koruptor itu tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota.

Baca juga: PKS: Kesempatan Anies Baswedan Maju Capres di Pilpres 2019 Kecil

PKS tercatat mendaftarkan lima caleg eks napi korupsi. Sementara Gerindra paling banyak mencalonkan eks napi korupsi, yaitu sebanyak 27 caleg. Golkar menempati urutan kedua dengan 25 kader.

Menurut Sohibul, Dewan Pimpinan Pusat PKS telah menginstruksikan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Wilayah, agar tidak mencalonkan eks napi koruptor sebagai caleg. "Jadi kejadian ini benar-benar kecolongan," ujar dia.








Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

2 jam lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Terbentuk, Safari Anies Baswedan akan Libatkan NasDem, Demokrat, dan PKS

Koalisi Perubahan yang terdiri tiga partai telah menandatangani piagam koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.


Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) melambaikan tangan kepada penonton saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

Presiden Jokowi larang buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan. Beberapa setuju, sementara yang lain tidak. Ini alasan mereka masing-masing.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

8 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Salah satu agenda dalam Rapimnas tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden atau capres yang bakal diusung oleh PKS dalam Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

PKS menyebut arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah mengesankan kurang ramah terhadap umat Islam.


PKS Teken Piagam Kerja Sama, Relawan Sebut Tiket Pencapresan Anies Makin Pasti

23 jam lalu

Anies Baswedan disambut oleh ratusan kader PKS saat mengikuti arak-arakan dari kawasan Ragunan menuju kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023. Kedatangan Anies ke DPP PKS untuk menghadiri Deklarasi Bakal Calon Presiden yang didukung oleh PKS. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PKS Teken Piagam Kerja Sama, Relawan Sebut Tiket Pencapresan Anies Makin Pasti

Koalisi tiga partai, PKS, Demokrat dan NasDem telah memenuhi persyaratan presidential threshold untuk mencapreskan Anies Baswedan


PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

1 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

Mardani menyatakan PKS siap membantu pihak yang ingin kembali menggugat Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ke MK


PKS Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja, Hal yang Sama saat Kenaikan Harga BBM

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja, Hal yang Sama saat Kenaikan Harga BBM

Aksi walk out PKS tidak hanya terjadi saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja. Hal yang sama juga pernah terjadi saat rapat kenaikan harga BBM


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Fraksi PKS Walk Out, Begini Ketentuan WO dalam Hukum

PKS memutuskan walk out ketika pengesahan Perpu Cipta Kerja. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku aksi WO di DPR?


Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan siapapun bakal cawapres yang dipilih Anies Baswedan


NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Beda Pandangan dengan PKS dan Demokrat Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?