Aktivis Minta KPK Periksa Kakak Bupati Penajam Paser Utara

Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Dalam aksi damai ini, mereka mendesak KPK segera menangkap dan memeriksa kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Masud, Hasanuddin Mas'ud,. TEMPO/Imam Sukamto
Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Dalam aksi damai ini, mereka mendesak KPK segera menangkap dan memeriksa kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Masud, Hasanuddin Mas'ud,. TEMPO/Imam Sukamto

16 Februari 2022 00:00 WIB

Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif, Hasanuddin Mas'ud, dianggap terkait tindak pidana korupsi kasus pembobolan Bank Kaltimkaltara. TEMPO/Imam Sukamto
Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif, Hasanuddin Mas'ud, dianggap terkait tindak pidana korupsi kasus pembobolan Bank Kaltimkaltara. TEMPO/Imam Sukamto

16 Februari 2022 00:00 WIB

aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp240 milyar. ANTARA/Aprillio Akbar
aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp240 milyar. ANTARA/Aprillio Akbar

16 Februari 2022 00:00 WIB

Sejumlah aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. ANTARA/Aprillio Akbar
Sejumlah aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. ANTARA/Aprillio Akbar

16 Februari 2022 00:00 WIB

Sejumlah aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. ANTARA/Aprillio Akbar
Sejumlah aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. ANTARA/Aprillio Akbar

16 Februari 2022 00:00 WIB

Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Dalam aksi damai ini, mereka mendesak KPK segera menangkap dan memeriksa kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Masud, Hasanuddin Mas'ud, terkait tindak pidana korupsi kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara yang dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp240 milyar. TEMPO/Imam Sukamto
Puluhan aktivis dari Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Dalam aksi damai ini, mereka mendesak KPK segera menangkap dan memeriksa kakak kandung tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Masud, Hasanuddin Mas'ud, terkait tindak pidana korupsi kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara yang dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp240 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

21 Februari 2022 00:00 WIB