Halaman MK Steril dari Massa

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 21 Agustus 2014 10:48 WIB

Jalan Merdeka Barat, yang merupakan akses menuju Gedung Mahkamah Konstitusi, terlihat lengang karena polisi mengalihkan kendaraan di Jakarta, 21 Agustus 2014. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan sekitar 5.000 polisi untuk menjaga sidang pembacaan putusan perkara sengketa pemilu presiden-wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Warsinem mengatakan halaman Mahkamah akan tertutup bagi massa.

"Lima titik di ring 1 sudah kami jaga sejak pukul 00.00 WIB, dan pagar besi lingkaran Jalan Merdeka telah dipasang sejak pukul 06.00 WIB. Massa tidak diperbolehkan masuk ke halaman MK," ujar Warsinem, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Antisipasi Sidang MK, Polri Terapkan Siaga I)

Lima titik utama yang dijaga adalah bunderan air mancur (dari sisi selatan), Jembatan Serong sifatnya akan buka-tutup (dari arah Tanah Abang, seperti Jalan Abdul Muis), Harmoni (dari arah utara, seperti dari Stasiun Kota dan Pasar Baru), lampu lintas Bina Graha (belakang Istana Negara), dan lampu lalu lintas Perwira (dari sisi timur, seperti gedung Pertamina). Sedangkan untuk penyangga, yakni Sarinah dan Bundaran HI, berlaku situasional, tergantung pada keadaan. Adapun barrier dan personel sudah disiapkan.

"Saya barusan mendengar laporan ada 100-an orang dari Dewan Rakyat Jakarta merapat ke Bundaran HI. Mungkin siang nanti massa akan berdatangan. Kemungkinan besar massa akan memusatkan aksinya di Bundaran HI," ujarnya. (Baca: Ini Harapan Tim Kuasa Hukum Prabowo Soal MK)

Menurut Warsinem, polisi menerapkan sistem pengamanan kota, yakni pengamanan di ring 1 sebagai prioritas. Peletakan barrier, yakni pagar kawat duri dan water cannon, dimaksudkan untuk berjaga-jaga. "Akses jalan diprioritaskan bagi orang yang berkantor di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, yakni gedung Indosat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Pertahanan, Museum Nasional, Kementerian Perhubungan, dan Mahkamah Konstitusi."

Fatkur Roji, Komandan Pleton Unit Trail, mengatakan kepada Tempo, kawat sepanjang 400 meter yang menutupi Jalan Merdeka Barat telah dipasang sejak pukul 07.00 WIB. (Baca: Putusan MK, Bandara Cengkareng Dijaga Berlapis)

Menurut pantauan Tempo, halaman MK terpantau lengang. Ada beberapa wartawan yang duduk dan berkeliaran di jalanan depan MK. Beberapa kendaraan berat juga terlihat di ujung Jalan Merdeka Barat, yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari gedung MK.

RIDHO JUN PRASETYO

BeritaTerpopuler
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK

Berita terkait

Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK

15 jam lalu

Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK

GPN RI menyatakan akan mengawal kemenangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK

2 hari lalu

Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK

Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.

Baca Selengkapnya

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

8 hari lalu

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.

Baca Selengkapnya

Eddy Hiariej Pernah Berurusan dengan Hukum, Prabowo Menunjuknya Jadi Wakil Menteri Hukum

8 hari lalu

Eddy Hiariej Pernah Berurusan dengan Hukum, Prabowo Menunjuknya Jadi Wakil Menteri Hukum

Eddy Hiariej ditetapkan tersangka KPK atas dugaan suap dan gratifikasi, maju praperadilan dan bebas. Kini, Prabowo menunjuk jadi Wakil Menteri Hukum.

Baca Selengkapnya

Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK Menuju Posisi Menteri: Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Eddy Hiariej

13 hari lalu

Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK Menuju Posisi Menteri: Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Eddy Hiariej

Beberapa nama Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Eddy Hiariej digadang jadi menteri.

Baca Selengkapnya

Otto Hasibuan ke Kertanegara, Sebelumnya Jadi Pembela Prabowo-Gibran Saat Sengketa Pilpres 2024 di MK

14 hari lalu

Otto Hasibuan ke Kertanegara, Sebelumnya Jadi Pembela Prabowo-Gibran Saat Sengketa Pilpres 2024 di MK

Otto Hasibuan masuk dalam 59 nama yang di panggil Prabowo ke Kertanegara. Ia anggota tim hukum Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di MK.

Baca Selengkapnya

Mayor Teddy Ikut Sibuk Bantu Panggil Calon Menteri ke Kertanegara, Siapakah 'Si Bayangan' Prabowo ini?

16 hari lalu

Mayor Teddy Ikut Sibuk Bantu Panggil Calon Menteri ke Kertanegara, Siapakah 'Si Bayangan' Prabowo ini?

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy disebut beberapa calon menteri turut membantu Prabowo memanggil mereka ke Kertanegara, Jakarta, kemarin.

Baca Selengkapnya

Eks Ketua MK Bilang Gaji Hakim Mestinya Lebih Tinggi dari Pejabat Eksekutif dan Legislatif

23 hari lalu

Eks Ketua MK Bilang Gaji Hakim Mestinya Lebih Tinggi dari Pejabat Eksekutif dan Legislatif

Menurut Jimly, untuk pengadilan di tingkat kabupaten misalnya, gaji hakim seharusnya lebih tinggi daripada gaji anggota DPRD maupun bupati.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Uji Formil UU KSDAHE

23 hari lalu

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Uji Formil UU KSDAHE

Pengujian formil ini diajukan karena proses pembentukan UU KSDAHE dianggap tidak memenuhi sejumlah asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

24 hari lalu

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.

Baca Selengkapnya