Soal Warga Negara Prabowo, Din: Gunakan Hukum

Reporter

Editor

Sugiharto

Senin, 26 Mei 2014 09:12 WIB

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan orasi politiknya pada Pengukuhan Pengurus DPD, DPC, PAC, dan Sayap Partai Gerindra, di Semarang, Jateng, (11/9). ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Samarinda - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammadi Din Syamsuddin mengimbau persoalan mengenai masalah status kewarganegaraan Prabowo Subianto diselesaikan secara hukum, bukan dengan kampanye hitam.

"Jika memang tim sukses lawan politik Prabowo punya bukti betapa elok diselesaikan secara
hukum," kata Din kepada Tempo di Ballroom Hotel Mesra, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Ahad, 25 Mei 2014. (Baca: Loyalis Jokowi Pertanyakan Kewarganegaraan Prabowo)

Menurut Din, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka penggunaan kampanye hitam yang bertujuan fitnah hanya merusak kualitas demokrasi dan pemilu. Yang tak kalah berbahaya adalah berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Prabowo dikabarkan meminta kewarganegaraan Yordania kepada Raja Hussein pada 1998 dan dikabulkan. Keluarga Prabowo pun menyambut dengan suka cita. Kantor berita Associated Press pada 22 Desember 1998 melaporkan ihwal permintaan kewarganegaraan Yordania untuk Prabowo. Konfirmasi yang dilakukan AP ke Kantor Perdana Menteri Fayez Tarawneh menunjukkan Prabowo sendiri yang meminta kewarganegaraan tersebut. Kerajaan Yordania, menurut laporan itu, menerima pengajuan itu dengan menerbitkan dekrit yang diteken raja pada 10 Desember 1998. (Baca: Capres Dilarang Dwi Kewarganegaraan, Ini Rujukannya)

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, dalam jumpa pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada akhir Desember 1998 menyatakan bangga atas status yang diterima kakaknya. "Sebagai anugerah atas jasa-jasa (Prabowo) dalam memajukan dunia Islam pada umumnya." Walau Hashim juga mengatakan bahwa kakaknya tak akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan Prabow, dalam suratnya yang dimuat berbagai media di Jakarta, mengaku "tak bisa menerima" kewarganegaraan Yordania itu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan belum menemukan masalah ihwal kewarganegaraan Prabowo. "Bukan Prabowo yang meminta," ujarnya pada Rabu, 22 Mei 2014. Kamis lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kewarganegaraan Prabowo tak perlu dibahas lagi. "Itu cerita lama," katanya.

AMRI MAHBUB


Berita Terpopuler :
Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati
Jadi Bintang Porno, Remaja 19 Tahun Bunuh Diri
Protes Rambut Kemaluan di Makanan, KFC Pecat Staf
Remaja Ukur Status Sosial dari Makanan dan Ponsel
Taklukkan Malaysia, Jepang Rebut Piala Thomas

Berita terkait

Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

20 Juni 2024

Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

5 Maret 2018

Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

2 Maret 2018

Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.

Baca Selengkapnya

Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

1 Maret 2018

Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

1 Maret 2018

Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

27 Februari 2018

Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

26 Februari 2018

Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

26 Februari 2018

Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.

Baca Selengkapnya