Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data-data dari desk pilkada.

Hal itu di antaranya isu mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait dengan kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu diantisipasi agar tetap tinggi.

“Selalu di-update, selalu dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” ujarnya.

Wali Kota Bogor periode 2019-2024 itu mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengoordinasikan data-data desk pilkada daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Dia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu dilakukan. Karena itu, kata dia, stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah perlu menjadi perhatian bersama.

Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat (Pj).

“Tolong dilaporkan ke Pak Pj menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” ujarnya.

Pilihan editor: Alasan Cagub Jateng Ahmad Luthfi Jadikan Pesan Jokowi sebagai Pijakan Utama

• Sebelumnya
• 1
• 2