TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) masuk dalam daerah dengan kerawanan rendah pada Pilkada 2024.

“Kalau saya lihat dari indeks kerawanan yang dikeluarkan Bawaslu, Jawa Timur rendah kerawanannya dan saat ini sudah masuk pada masa kampanye,” kata Hadi di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 26 September 2024.

Hadi menyebutkan seluruh tahapan Pilkada 2024 di Jawa Timur hingga memasuki masa kampanye masih berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau saya ikuti sejak kemarin, masih berjalan sesuai dengan keinginan bersama saat saya memimpin rapat koordinasi persiapan pilkada serentak se-Indonesia, ini masih masuk dalam koridor,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Adapun untuk daerah yang menjadi perhatian pemerintah bersama penyelenggara pemilihan, yakni KPU dan Bawaslu, adalah Papua Barat Daya. Hadi menuturkan pihaknya telah mempersiapkan serangkaian langkah mitigasi penanganan apabila nantinya terjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak.

“Memang kami pantau kerawanan yang jadi perhatian kami adalah Papua Barat Daya. Sudah kami mitigasi dan antisipasi, saat ini berjalan normal. Tetapi kami pantau terus,” ucapnya.

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu berharap pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman. “Khususnya di 27 November 2024," kata dia.

Masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai sejak 25 September hingga berakhir pada 23 November 2024. Setelah itu, masuk masa tenang pada 24-26 November dan pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024. Selanjutnya, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 November-16 Desember 2024.

Bawaslu Ingatkan Pentingnya Integritas Penyelenggara dan Pengawas Pilkada

Adapun Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan integritas dari penyelenggara dan pengawas sangat penting untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang adil dan jujur.

“Integritas diperlukan agar keseluruhan penyelenggaraan, baik dalam proses maupun hasil pemilihan, dapat berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran,” kata Rahmat saat mengikuti Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis.

<!--more-->

Rahmat berharap kepolisian sebagai salah satu pemangku kepentingan pengawasan pemilu atau pilkada bisa menunjukkan netralitas aparatur negara sebagai sebuah prioritas.

Dia juga ingin meminta dukungan keamanan guna mengantisipasi tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan. Sebab, kata dia, potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi dalam momentum pemilu atau pilkada.

“Dukungan keamanan yang serius terhadap proses penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara harus segera disiapkan sejak dini,” kata dia.

Rahmat menambahkan polarisasi masyarakat dan dukungan publik terhadap salah satu calon menjadi salah satu isu strategis yang diprediksi akan muncul dalam pilkada. Menurut dia, potensi itu harus menjadi perhatian bersama guna menjaga situasi kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan.

Dia mengingatkan politisasi isu SARA, hoaks, dan fitnah sangat potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon melalui media sosial.

“Jadi dibutuhkan mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital (media sosial)," ujar dia.

Pilihan editor: Respons PDIP terhadap Gugatan Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat