TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan partainya menjadi oposisi atau kembali mendukung pemerintahan. Menurut dia, sikap politik partainya baru akan terlihat seusai putusan Mahkamah Konstitusi.
"Kami harus lihat dulu perkembangan pasca-pengumuman MK pada 22 Agustus mendatang," kata Bambang melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Jumat, 1 Agustus 2014.
Menurut Bambang, setidaknya ada dua indikator yang mengharuskan partai beringin menentukan sikap seusai putusan MK. Pertama, berapa banyak dan kuat tokoh Golkar yang masuk jajaran kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla jika kelak pasangan itu dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh MK.
"Masuknya tokoh Golkar dalam kabinet Jokowi-JK tentu karena peran masing-masing individu, bukan peran partai," ucap Bambang. Indikator kedua, dia melanjutkan, yakni kelompok mana yang akan memenangi pertarungan dalam Musyawarah Nasional Golkar pada 15 April 2015 mendatang.
Dia mengatakan partainya saat ini secara "official" tak bisa bicara ihwal penyusunan kabinet Jokowi-JK. Sebab, Golkar masih terikat komitmen sebagai pendukung utama koalisi penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Partai beringin, bersama partai koalisi, juga sedang "berjuang" di MK.
"Tidak elok rasanya sebagai partai, Golkar mencla-mencle," kata Bambang. "Ketika pilihan bergabung jatuh pada Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo, maka perjuangan harus sampai pada titik darah penghabisan."
Menurut dia, sikap itulah yang harus ditunjukkan Golkar agar sebagai partai tetap dihargai oleh lawan maupun kawan. "Bahwa di internal ada gejolak yang mempersoalkan keputusan tersebut, itu adalah dinamika biasa yang tidak boleh membuat Golkar goyah dan menjilat ludah sendiri."
Bambang menganggap Golkar dan para pemimpin di dalamnya sedang diuji. Apakah tetap teguh memegang komitmen walau kelak tak memperoleh jabatan di pemerintahan, atau goyah pada iming-iming jabatan, serta tunduk pada tekanan dari dalam maupun luar partai. "Kalau pun kelak Golkar menjadi bagian pemerintahan Jokowi, biarlah itu ditentukan oleh hasil munas dan pemenang munas mendatang."
PRIHANDOKO
