KPU Tunda Pengesahan Rekapitulasi Sumatera Utara

image-gnews
Suasana rapat pleno lanjutan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta Pusat, 21 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suasana rapat pleno lanjutan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta Pusat, 21 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta--Komisi Pemilihan Umum batal mengesahkan Provinsi Sumatera Utara. Sebabnya, masalah di Kabupaten Nias Selatan baru mencuat di rekapitulasi tingkat nasional ini. "Sangat disayangkan masalah ini tidak selesai di Kabupaten dan Provinsi. Nias Selatan seakan menjadi sesuatu yang berulang dan seperti makhluk susah tersentuh," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad di Gedung KPU, Senin, 21 Juli 2014.

Bahkan, Muhammad meminta agar KPU tidak menetapkan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan dahulu. "Kami mohon agar tidak buru-buru ditetapkan dulu," kata Muhammad.

Di Nias Selatan ditemukan jumlah pemilih yang lebih dari 100 persen. Panwaslu Nias menduga terjadi pelanggaran di sejumlah tempat pemungutan suara. Ternyata, atas kajian Panwaslu, ditemukan banyak pemilih fiktif karena banyak data pemilih yang sudah meninggal masih terdata. Panwaslu lalu merekomendasikan KPU Nias Selatan agar melakukan pemungutan suara ulang di 27 kecamatan yaitu di 279 TPS se-Nias Selatan.

Rupanya, KPU Nias selatan tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu sehingga masalah ini muncul lagi di tingkat nasional. "Masa orang sebanyak ini tidak bisa menyelesaikan Nias Selatan?" Ujar Muhammad dengan nada tinggi.

Ketua KPU Husni Kamil Manik yang memimpin rapat, akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan rekapitulasi suara Sumatera Utara, untuk menyelesaikan Nias Selatan hingga besok. "Kami sudah diskusikan bagaimana agar Sumut ini pembahasannya dipending. Besok akan dibahas. KPU dan Bawaslu akan ketemu setelah forum ini," ujar Husni.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga berita ini ditulis, KPU telah mengesahkan rekapitulasi perolehan suara di 26 Provinsi. Adapun, 26 Provinsi yang telah ditetapkan adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Banten.

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
iPad Milik Korban MH17 Kirim Pesan ke Keluarga
Hamas Tangkap Seorang Tentara Israel
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

28 Oktober 2014

Relawan membentangkan Bendera Merah Putih raksasa saat mengikuti kirab budaya menyambut Presiden ketujuh Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

Sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari Jokowi.


Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

13 Oktober 2014

Pendukung Jokowi-JK menggunduli rambutnya saat Pemilu Presiden 2014 di posko Relawan Keluarga Nusantara di Kuta, Bali, 9 Juli 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

Relawan Jokowi-JK turut mengontrol realisasi program pemerintah di pedesaan.


Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

9 Oktober 2014

Pimpinan MPR terpilih, Ketua Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, H. Mahyuddin, Evert Erenst Mangindaan dan Oesman Sapta Odang berfoto bersama pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, 8 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

"Enggak ada agenda itu. Makanya, tidak perlu ditanyakan,"
kata


Fahri Hamzah soal agenda mengubah pemilihan presiden dari



langsung menjadi lewat MPR.


Giman Membawa Ratusan Pesan untuk Jokowi

30 September 2014

Jokowi. ANTARA/Rosa Panggabean
Giman Membawa Ratusan Pesan untuk Jokowi

Dalam perjalanannya, pria yang kesehariannya berjualan kue putu keliling itu membawa buku catatan yang berisi ratusan pesan ditulis tangan.