Massa Prabowo Ancam Duduki KPU Lagi  

Editor

Sundari

image-gnews
Perwakilan massa dari Jaringan Pemuda Progresif (JPP) dan aliansi tukang ojeg se-Jabotabek, meneriakan slogan saat mendukung kemenagan calon Presiden Prabowo-Hatta di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta (11/6). Dalam orasinya mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tempo/Aditia Noviansyah
Perwakilan massa dari Jaringan Pemuda Progresif (JPP) dan aliansi tukang ojeg se-Jabotabek, meneriakan slogan saat mendukung kemenagan calon Presiden Prabowo-Hatta di Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta (11/6). Dalam orasinya mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Mereka menuntut KPU menunda rekapitulasi suara nasional. Alasannya, masih ada daerah yang belum melakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. "Kalau KPU masih berkukuh, kami akan menduduki KPU lagi Selasa besok," kata koordinator aksi, Syarif, Senin, 21 Juli 2014.

Mereka juga membawa keranda mayat dan burung dalam sangkar. "Ini adalah simbol matinya nurani KPU," kata Andre Rosyandi dari tim kampanye nasional Prabowo-Hata. Mereka menyebutkan KPU bisa menunda penghitungan suara hingga satu bulan seusai pemungutan suara seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Presiden. "Tak usah terburu-burulah. Lakukan dulu pemungutan suara ulang." (Baca: Prabowo Imbau KPU Hentikan Penghitungan Suara)

Dalam waktu dan tempat bersamaan, massa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta Raya menuntut serupa. "KPU harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemilu ulang," kata koordinator lapangan, Nico Efriza Marplin. Mereka berasal dari BEM kampus Universitas Bung Karno, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam, dan Universitas Ibnu Khaldun. Mereka tak mau disebut mendompleng karena melakukan aksi bersamaan dengan massa Prabowo. (Baca: JK Yakin Pengumuman Pemenang Pilpres Tak Rusuh)

Sebelumnya anggota tim advokasi calon presiden dari poros Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo-Hatta, Muhammad Taufik, melaporkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasannya, kata dia, KPU Jakarta tak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk mengecek semua tempat pemungutan suara di Ibu Kota yang berjumlah 5.800 buah. "Ada 200 ribu lebih pemilih ilegal yang suaranya sebenarnya tak sah," kata Taufik di kantor Dewan Kehormatan, Senin, 21 Juli 2014.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai rekomendasi Bawaslu, KPU DKI telah melakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS di Jakarta. Namun tim Prabowo menyatakan harusnya 5.800 TPS juga menyelenggarakan pemungutan ulang serupa.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
Hamas Tangkap Seorang Tentara Israel
Jembatan Comal Amblas, Macetnya Sampai ke Nagreg
iPad Milik Korban MH17 Kirim Pesan ke Keluarga
Tujuh Polisi Indonesia Masuk Tim Investigasi MH17
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Ini Data Korban Kekerasan Geng Motor di Cirebon

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

22 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

44 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.


Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.