TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pusat Informasi Relawan Jokowi-JK, Martin Manurung, mengatakan tim relawan bakal sangat kesulitan memenuhi instruksi calon presiden Joko Widodo yang melarang pemakaian baju kotak-kotak pada Selasa, 22 Juli 2014, saat pengumuman hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kami sudah ikut mengimbau, tetapi mereka pada dasarnya relawan yang bergerak atas kemauan sendiri, jadi susah," kata Martin saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014. (Baca juga: Prabowo Masih Optimistis Menang Pemilu Presiden)
Martin mengaku banyak menerima permintaan untuk memakai simbol kampanye Jokowi. Mereka ingin mengenakannya saat menonton bareng rekapitulasi suara yang bakal digelar oleh relawan di Tugu Proklamasi, Jakarta pusat.
Diperkirakan, ujar Martin, 20 ribu relawan bakal hadir di acara yang akan dimulai pukul 15.00 WIB itu. "Jadi, disiasati bagi mereka yang mengenakan kotak-kotak diidentifikasi supaya saling mengenal," tuturnya.
Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya telah mengimbau pendukungnya untuk tidak turun ke jalan saat penetapan hasil pemilu presiden oleh KPU. Para pendukung juga diminta tidak menggunakan atribut yang mencirikan pendukung Jokowi-Kalla, misalnya kemeja kotak-kotak.
Sementara itu, dari kediamannya di Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Jusuf Kalla memberi pernyataan keras terkait dengan imbauan tersebut. "Siapa yang pakai baju kotak-kotak, mulai hari ini berati bukan orang kita," ujarnya, Senin, 21 Juli. (Baca: Pengguna Twitter Unggah Kecurangan Pilpres)
Martin mengatakan larangan tak memakai baju kotak-kotak bertujuan mencegah kericuhan saat penetapan, khususnya kekhawatiran adanya penyusup di antara tim relawan. Karena itu, mereka diminta mengenakan baju batik saja. "Tetapi sebagian tetap menginginkan baju kotak-kotak. Masak, cara berpakaian harus dilarang," tutur Ketua Garda Pemuda Partai NasDem itu.
Meski begitu, ia percaya tak akan ada kericuhan meski mengenakan pakaian simbol kampanye tersebut. Sebab, relawan sudah berkoordiasi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan. "Kami dari Garda Pemuda juga menyiapkan tim pengamanan."
TRI SUHARMAN
Terpopuler
KPK Diminta Selidiki Peran Ketua PN Karawang
Kasus Karawang, KPK Didesak Usut Agung Podomoro
Sidang Anas Urbaningrum Hadirkan Tujuh Saksi
Polri Siapkan 22.500 Aparat Amankan Pleno KPU