TEMPO.CO, Jakarta - Produser tayangan Seputar Indonesia Raymond Rondonuwu mengatakan berita bertopik dugaan bocornya materi debat capres ke kubu Joko Widodo yang ditayangkan Seputar Indonesia pada 12 Juni 2014 tidak memenuhi standar prosedur jurnalistik. "Apalagi untuk disiarkan sebagai informasi publik," tulis Raymond dalam surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan MNC Grup Hary Tanoesoedibjo. Surat ini diterima redaksi Tempo, Rabu, 25 Juni 2014.
Berita tersebut menampilkan dugaan bocornya materi debat calon presiden yang didasarkan pada pertemuan antara tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Satay House Senayan pada 8 Juni 2014. Berita ini menjadi besar sejak ditulis oleh www.asatunews.com. Pihak KPU sendiri sudah melayangkan somasi kepada asatunews.com atas pemuatan berita tersebut. Menurut Hadar, dirinya ke sana hanya untuk membeli makanan dan tak sengaja bertemu dengan Trimedya dan Budi Gunawan.
Raymond menyebut tiga alasan mengapa berita tersebut tak layak tayang. Pertama, kata Raymond, berita itu menyebut Komisi Pemilihan Umum tanpa menjelaskan siapa nama pemangku jabatan KPU yang disebut membantah. Kedua, berita juga hanya menyebut tim sukses Jokowi-JK tanpa menyebutkan nama. Ketiga, tidak mencantumkan kapan dan dimana kejadian berlangsung sebagai unsur-unsur 5W1H. "Asumsi 'semua juga tahu' tak berlaku dalam karya jurnalistik," kata Raymond. (Baca:Pemred RCTI Enggan Tanggapi Pemaksaan Produser)
Kemudian, menurut Raymond, berita tersebut juga tidak disertai dengan konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Raymond mengatakan dirinya sempat bertemu dengan pemimpin redaksi MNC Grup, Arya Sinulingga. Dalam pertemuan pada Kamis, 12 Juni lalu itu, Arya, menurut Raymond, mengatakan "sumber" berita tersebut tidak penting karena sudah diberitakan oleh banyak situs.
"Menurut saya, itu suatu kekeliruan yang sangat. Sebagai media berita yang sudah berusia seperempat abad, Seputar Indonesia sejatinya lebih dewasa dalam memilah sumber-sumber yang akan dijadikan materi beritanya. Karena bukan lagi hal yang baru untuk menerapkan kaidah jurnalistik dalam menelusuri sumber suatu polemik demi menjaga kredibilitas dan pertanggungjawaban pada publik," kata dia. Akibat menolak menanyangkan berita tersebut, Raymond mendapat surat peringatan ketiga.
TIKA PRIMANDARI
Berita lainnya:
Kader Pecatan Partai Golkar Tak Bisa Jadi Anggota DPR
Akun @ASEAN Diretas?
Wiranto: Prabowo-Hatta Pro Status Quo
