Prabowo-Hatta Diminta Tanggapi Obor Rakyat  

Editor

Sugiharto

image-gnews
Sampul tabloid Obor Rakyat. (oborrakyat)
Sampul tabloid Obor Rakyat. (oborrakyat)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan senior Tempo, Toriq Hadad, menyayangkan kubu calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang tak mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai munculnya tabloid propaganda Obor Rakyat.

Menurut dia, kalau Prabowo-Hatta punya penghormatan atas kerja jurnalistik, mereka semestinya menanggapi peredaran Obor Rakyat yang menjadi persoalan belakangan ini. "Itu, menurut saya, hal yang harus dicatat, bahwa cara-cara ini (penyebaran Obor Rakyat) enggak benar," ujar Toriq pada Sabtu, 21 Juni 2014, menanggapi 20 tahun pemberedelan majalah Tempo.

Thoriq menilai peringatan 20 tahun pemberedelan Tempo--serta tabloid Detik dan majalah Editor--untuk mengingatkan bahwa konstitusi tak boleh dilanggar. Harapan Toriq, siapa pun presiden yang terpilih mutlak harus menghormati konstitusi, karena pemberedelan pers merupakan pelanggaran yang paling gamblang dari konstitusi. "Kebebasan bersuara harus dijamin, tanpa kecuali," tuturnya. (Baca: Obor Rakyat Tak Masuk Kategori Media Independen)

Menurut Toriq, Prabowo merupakan bagian dari pemerintahan Soeharto, yang pada 21 Juni 1994 memberedel Tempo, Detik, dan Editor. Prabowo, Toriq meneruskan, merupakan bagian dari sistem yang secara sistematis memberangus pers saat itu. Terlebih, upaya Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, untuk membeli Tempo dan menempatkan orang-orang pilihannya di redaksi sebagai syarat penerbitan kembali Tempo pada 1994 merupakan pola pikir lama. "Itu mindset Orde Baru dalam melihat pers."

Tepat 20 tahun lalu, Tempo, bersama Detik dan Editor, diberedel rezim Orde Baru pimpinan Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko. Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberedelan 21 Juni 1994 itu merupakan yang kedua setelah pada 1982 Tempo diberedel karena dianggap terlalu keras mengkritik Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar, saat Pemilu 1982. Namun Tempo akhirnya terbit lagi pada 12 Oktober 1998, setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Sedangkan Detik dan Editor tak pernah terbit lagi.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler:
BPK Temukan Potensi Kerugian DKI Rp 1,54 Triliun 
Alasan Komunitas Alumni ITB Dukung Jokowi
Temuan BPK, Ahok: Ada Pencairan ke Rekening Pejabat
Tepis Tudingan Wiranto, Kubu Prabowo Buka Dokumen



Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

17 Maret 2019

Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.


Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

6 Februari 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di lokasi akhir jalan sehat relawan Roemah Djoeang di lapangan sepak bola Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putrim
Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

14 Desember 2014

Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Presiden PKS Anis Matta, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung dan Ketum PPP Suryadharma Ali, menggelar acara syukuran Koalisi Merah Putih di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014.  Syukuran ini diadakan setelah KMP berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet.


Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

9 Desember 2014

Desmon J. Mahesa
Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

Konflik terjadi di PPP dan Golkar.