TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram terhadap pihak yang mencoba menarik anggota TNI-Polri aktif untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pihak tersebut bahkan menyebut SBY sebagai "kapal karam" yang sudah harus ditinggalkan anak buahnya.
"Saya tahu info ini. Ini bentuk subordinasi, harus hati-hati. Saya itu panglima tertinggi TNI-Polri," kata SBY di Kementerian Pertahanan, Senin, 2 Juni 2014.
SBY mengklaim menerima informasi yang telah terkonfirmasi bahwa ada usaha pihak tertentu yang mau menarik perwira TNI-Polri aktif. Informasi tersebut diklaim sebagai kebenaran karena sudah diklarifikasi terhadap perwira tersebut. Meski demikian, SBY sama sekali tak menyebut nama perwira dan pihak yang dimaksud. (Baca: SBY Perintahkan Rapat TNI-Polri Terbuka)
"Saya itu antifitnah. Saya anti karena demi kehormatan dan keadilan," kata SBY.
Menurut SBY, pihak tersebut juga mengatakan perwira TNI lebih baik mendukung “kapal yang masih berlayar atau matahari yang masih bersinar”. Hal ini mengacu pada sosok calon presiden yang akan menggantikan SBY pada 20 Oktober mendatang.
"Jangan tergoda, meski mungkin ditawarkan adanya jabatan teras politik," kata SBY.
Sebagai anggota TNI-Polri, menurut dia, seorang perwira terikat pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Perwira juga terikat pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang mewajibkan TNI-Polri bersikap netral secara institusi dan pribadi dalam kegiatan politik.
"Saya sebagai pemimpin tertinggi TNI-Polri tak rela. Ini tak baik untuk TNI-Polri dan tak baik untuk negara," kata SBY.
FRANSISCO ROSARIANS
Baca juga:
3 Hal Tak Bisa Dilakukan Ahok sebagai Plt Gubernur
Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan
Penghargaan Pluralisme Sultan Didesak untuk Dicabut
116 Pegawai Kementerian Agama Masuk Daftar Hitam
Kronologi Penyerangan Rumah Ibadah Kristen Sleman
