TEMPO.CO, Jember - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggusur Partai Demokrat untuk komposisi keanggotaan DPRD Jember periode 2014-2019. Hanan Kukuh Ratmono, Komisioner KPU Kabupaten Jember, mengatakan pemilu legislatif telah mengubah posisi perolehan kursi di DPRD Jember. "Ada pergeseran atau perubahan komposisi kursi di DPRD Jember," ujar Hanan, Rabu, 23 April 2014.
Data rekapitulasi hasil pemilu yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum setempat menunjukkan bahwa Partai Gerindra memperoleh jumlah kursi terbanyak di DPRD Jember, yakni sembilan kursi. Di belakangnya ada Partai Kebangkitan Bangsa dengan delapan kursi, PDI Perjuangan tujuh kursi, Partai Keadilan Sejahtera enam kursi, serta Partai Golkar dan Nasional Demokrat masing-masing lima kursi.
Partai Demokrat yang menguasai kursi terbanyak seusai pemilu legislatif lima tahun lalu kini hanya mendapat tiga kursi, sama dengan perolehan kursi yang diraih Partai Hati Nurani Rakyat. "Sisanya didapatkan PAN dan PPP masing-masing dua kursi," ujar Hanan.
Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat meraih sembilan kursi, disusul PDI Perjuangan dengan delapan kursi. Sedangkan PKB, PKNU, dan Partai Golkar masing-masing mendapat enam kursi. PKS mendapat lima kursi, adapun Gerindra, PAN, dan PPP masing-masing mendapat tiga kursi. Sisanya, Partai Hanura dan Partai Demokrasi Pembaruan masing-masing mendapat satu kursi.
Sutomo, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, mengatakan perubahan komposisi kursi di DPRD Jember itu disebabkan oleh dinamika politik. Gerindra menggeser Demokrat, kata dia, karena pilihan masyarakat yang juga bergeser. "Realitas politik di masyarakat, banyak yang mengalihkan dukungan dari Demokrat ke Gerindra," katanya.
Realitas politik lainnya, kata Sutomo, meskipun dalam Pemilu 2014 suara PKB lebih banyak daripada Gerindra, perolehan kursinya di DPRD Jember lebih sedikit. "Karena perolehan kursi Gerindra lebih banyak di daerah pemilihan 4 dan 6 daripada PKB," ujarnya.
MAHBUB DJUNAIDY
Berita lain:
Soal Arloji, Media Singapura Serang Moeldoko
SBY Kaget Hadi Poernomo Jadi Tersangka
Korupsi E-KTP, KPK Geledah Ditjen Kependudukan
Eko Patrio dan Muhaimin Keok di Kota Madiun
KPU Jawa Barat Targetkan 3 Hari Rekapitulasi Suara
SBY Dinilai Gagal Menambah Lahan Sawah
