TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Jusuf Kalla bakal menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi memunculkan reaksi dari kalangan nahdliyin. Warga Nahdlatul Ulama bakal melarikan dukungan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggandeng mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
“Warga NU dan PKB tak akan pikir panjang, langsung ke Prabowo,” kata Ketua Lajnah Ta’lif wa Nasyr (Departemen Media dan Informasi Publik) Pengurus Besar NU Khatibul Umam Wiranu kepada Tempo, Rabu, 16 April 2014.
Ia menanggapi beredarnya kabar pasangan Jokowi-Kalla yang berembus pada Selasa malam, 15 April 2014. Sejumlah orang dekat Kalla mengungkapkannya kepada Tempo. Waktu deklarasi pun sudah ditentukan, yakni Rabu pekan ini atau Rabu pekan depan. Politikus Partai NasDem Akbar Fisal, lewat Twitter tadi malam, mengingatkan publik agar mendukung Jokowi-Kalla.
Namun internal PDIP sampai hari ini belum memutuskan Kalla sebagai pendamping Jokowi. “Belum ada keputusan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo kepada Tempo.
Umam menjelaskan warga NU berharap bisa menyokong PDIP untuk memajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Ini didorong niat merajut koalisi kebangsaan antara NU dan PDIP yang sudah lama terjalin.
Menurut Umam, sosok Jusuf Kalla memunculkan resistensi di kalangan nahdliyin. Ini berkaitan dengan kiprah Kalla di Golkar. “Pada awal Orde Baru, NU dilibas oleh Soeharto dan Golkar,” ucap politikus Partai Demokrat. “Lalu, pada 1984, NU menyatakan kembali ke khitah untuk meredam represi. Begitu penjelasan Gus Dur kepada kami.”
PKB memang secara struktural tak ada kaitan dengan NU. Namun, menurut Umam, secara kultural, PKB didirikan oleh para kiai NU dan sebagian nahdliyin bergabung dalam partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu.
Umam tak dapat memastikan warga NU dan PKB telah memutuskan menyokong calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. “Karena belum pasti Kalla menjadi cawapres Jokowi,” ucapnya. Yang pasti, pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB, Prabowo sudah menyambangi Ketua Umum NU Said Aqil Siradj di kediamannya di Jalan Sadar Nomor 1, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Ia juga menepis anggapan bahwa sebagian warga NU telah bekerja sama dengan Golkar melalui koalisi PKB dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang di dalamnya terdapat Golkar. Ia menyatakan, faktanya, pada 2004, Golkar baru belakangan masuk koalisi setelah Kalla, yang waktu itu wakil presiden, menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tandjung.
JOBPIE SUGIARTO
Terpopuler
Kata Istri PM Malaysia Soal MH370
Mesin Penjual Mariyuana Pertama Dunia Ada di AS
Kasus Kematian Aktivis Lingkungan Meningkat Tajam
