Pemilu 2014 | tempo.co
TEMPO.CO
Pemilu 2014

2013, Anggaran Rumah Rakyat Rp 14 Triliun  

Selasa, 14 Agustus 2012 | 13:20 WIB
2013, Anggaran Rumah Rakyat  Rp 14 Triliun  

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz (kiri) bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat melihat rumah contoh bagi rakyat miskin di kantor Menpera, Jakarta, Selasa (28/2). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berjanji mengupayakan anggaran untuk rumah rakyat pada 2013 mendatang bertambah dua kali lipat menjadi Rp 14 triliun. "Kami akan mengusahakan," katanya seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 14 Agustus 2012. "Tahun ini, kan, anggarannya Rp 7 triliun."

Djan berharap target penyediaan kebutuhan rumah masyarakat di semua kabupaten/kota dapat tercapai. Dia meminta Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas) harus menjadi pelopor pengadaan rumah rakyat karena tidak tertariknya para pengembang untuk menyediakan rumah murah terutama untuk Pegawai Negeri Sipil. "Kami mengharapkan Perumnas menjadi pelopor dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," katanya.

Menurut dia, saat ini sudah ada 60 Kabupaten dan Kota yang meneken nota kesepahaman terkait pengadaan rumah rakyat. Djan berharap biaya untuk pembangunan rumah rakyat itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita usahakan masuk APBN. Kalau 60 Kabupaten dan Kota dikalikan 3.000 rumah, sudah 180 ribu rumah kan," kata dia.

Sebelumnya Perumnas berencana membangun 200 ribu unit rumah murah untuk pegawai negeri sipil. Nilai total proyek itu mencapai Rp 7 triliun. Mayoritas atau sebanyak 60 persen anggaran tersebut, senilai Rp 4,2 triliun, berasal dari Bank Rakyat Indonesia. Sisa kebutuhan dana dipenuhi dari kas internal perseroan. Adapun harga setiap rumah mencapai Rp 35 juta.

Terkait dengan progres 200 ribu rumah tersebut, Djan menyatakan saat ini pihaknya mendapat tambahan tanah dari Badan Pertahanan Nasional untuk 20 ribu unit rumah di seluruh indonesia. Menurut dia, tambahan itu sudah masuk dalam sistem dan sudah dalam proses pembangunan. "Kemarin tersendat karena menunggu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekarang sudah," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler:
Batu Apung Seluas Israel Mengambang di Pasifik

Kupu-kupu di Fukushima Tumbuh Abnormal

Pesawat Ini Tempuh Jarak London-New York 60 Menit

Seruan Akhiri Kisruh PSSI Lewat Game

Katak Masa Kini Lebih Rentan Sakit

Cara Menghindari Penipuan Online

RIM Bakal Bagi-bagi Lisensi Blackberry 10

IDC Jamin Semua Server Sudah Normal

Peneliti Kembangkan Tempe dari Kacang Koro


 









 


















































Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke






Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke





Rhoma tetap akan menyerukan jamaahnya untuk mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ulama juga menyerukan hal yang sama.



































FOKUS!indeks


















thumbnail


Polisi Sadap Pimpinan KPK? Ilegal!






Kabar penyadapan polisi ke pimpinan KPK muncul di publik setelah seorang perwira tinggi menyebutkan operasi-operasi gelap telah dilakukan terhadap petinggi KPK: penyadapan, penguntitan, hingga mengorek dosa lama.













thumbnail


Klaim Manjur Klinik Tong Fang Yang Bermasalah






Klaim Klinik Tong Fang ternyata belum diuji secara klinis. Padahal iklannya jadi perbincangan dimana-mana.













thumbnail


Jalur Mudik Sadang-Cikamurang dan Cijelag, Belum Aman






Jalur alternatif dari Sadang-Cikamurang dan Cijelag, masih banyak jalan bergelompang cukup parah serta minim lampu penerangan dan rambu lalu lintas.













thumbnail


Pembenahan Jalur Mudik Tidak Tuntas






Sejumlah jalan miskin lampu penerang.













thumbnail


KPK Usut Rekening Janggal Rp 10 M Simulator SIM






Polisi meminta bantuan PPATK dan BPK.













thumbnail


Darimana Isu SARA dan Pilkada di Pengeroyokan Jelambar






Isu SARA dan Pilkada DKI mencuat dalam insiden pengeroyokan pondok pesantren di Jelambar, Jakarta Barat. Tapi ternyata hanya isapan jempol belaka. Siapa pengembusnya?













thumbnail


Rhoma Irama, Kanan-Kiri Kena Jerat Hukum






Bukti dan saksi sudah menguatkan.













thumbnail


Fakta Penghubung Hartati dan Kasus Bupati Buol






KPK menetapkan Hartati Murdaya sebagai tersangka kasus penyuapan Bupati Buol, Amran Batalipu. Sejumlah bukti dan pengakuan saksi mengarah bahwa Hartati menyuap pejabat Pemerintah Daerah Buol.













thumbnail


Bukti Sudah Kuat, KPK Tetapkan Hartati Jadi Tersangka






Setelah menjalani dua kali pemeriksaan sebagai saksi, Siti Hartati Murdaya akhirnya KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap Bupati Buol.













thumbnail


Kasus Flu Burung, Polisi Ditantang Periksa Anas-Nazar






KPK menerapkan prinsip ''pokoknya''. Kami, pengacara, tidak bisa apa-apa.













thumbnail


Kasus Simulator Ujian SIM, Polisi Galang Dukungan Pakar






Kepolisian terus menggalang dukungan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana internasional, agar tetap bisa mengusut kasus simulator ujian SIM.













thumbnail


Djoko Susilo Bisa Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang






Inspektur Jenderal Djoko Susilo bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus simulator ujian SIM.









1 2 3 4 5












































 




 









 









 









 


Terpopuler