Selasa, 11 Desember 2018

Putus Sengketa Pilpres, MK Diminta Independen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil hari ini akan menyambangi kantor Mahkamah Konsitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Rencananya, Koalisi Masyarakat Sipil akan menemui Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    "Kami akan menyampaikan antisipasi hasil pemilu jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi," kata koordinator Koalisi, Ade Irawan, saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2014. Dia melanjutkan, "Kami juga ingin Mahkamah tetap independen." (Baca: PKS Masih Yakin Prabowo Menang)

    Koalisi ini terdiri atas beberapa LSM, seperti Indonesian Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan Imparsial. Mereka ingin Mahkamah terbebas dari intervensi saat menyidangkan sengketa hasil pemilu presiden. Ade meminta Mahkamah tetap netral jika ada satu calon presiden yang menggugat hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

    Menurut Ade, Koalisi juga meminta jaminan terkait dengan sidang gugatan ini nantinya. Dia berharap persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dilakukan obyektif tanpa ada keberpihakan. "Ini demi kepentingan negara," tutur Ade. (Baca: Prabowo Minta Rekapitulasi Nasional Ditunda)

    Ade mengatakan Mahkamah juga harus menjamin tidak ada putusan gugatan pemilu presiden yang ditransaksikan. Apalagi, ujar Ade, setelah mencuatnya kasus suap Ketua MK Akil Mochtar yang menjeratnya sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang mengontrol Mahkamah saat ini adalah masyarakat."

    REZA ADITYA

    Terpopuler
    Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
    Dahlan Iskan Tak Berpikir Jadi Menteri Lagi
    Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi
    Karena Comal, Pemudik Diminta Berangkat Hari Ini


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.