Bantah Mahfud Md, JK: Soekarno Tidak Melanggar HAM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan disela deklarasi dukungan oleh atlet dan mantan atlet bulutangkis Indonesia di Gelanggang Olah Raga Asia-Afrika, Senayan, Jakarta, 15 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan disela deklarasi dukungan oleh atlet dan mantan atlet bulutangkis Indonesia di Gelanggang Olah Raga Asia-Afrika, Senayan, Jakarta, 15 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan kekecewaanya atas pernyataan Mahfud Md. soal Sukarno. JK mengatakan apa yang dilakukan Presiden Sukarno hanya memadamkan pemberontakan terhadap negara. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Mahfud yang pernah menuturkan Sukarno melanggar hak asasi manusia sewaktu menjabat Presiden Republik Indonesia.

    "Siapa pun yang waktu itu memberontak dengan alasan apa pun, siapa pun presidennya, pasti akan mengambil tindakan," kata JK setelah menghadiri silaturahmi menjelang Ramadan yang diadakan Paguyuban Pasundan di Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Sabtu, 21 Juni 2014. (Baca: Mahfud Md. Sebut Soekarno Langgar HAM, PDIP Kecewa)

    JK menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tugas negara yang sesuai dengan konstitusi. "Pemerintah, negara harus menjamin keamanan negerinya," ujarnya.

    Jusuf Kalla menilai apa yang dilakukan Presiden Sukarno bukan pelanggaran HAM, baik dalam kasus Republik Maluku Selatan (RMS), DI/TII, maupun yang lainnya. Sebab, yang dilakukan Sukarno bertujuan memadamkan pemberontakan. "Menyelesaikan masalah-masalah pemberontakan, apa salah?" tanya calon wakil presiden nomor urut 2 ini.

    Pernyataan Kalla ini menyikapi pernyataan Mahfud Md., ketua tim pemenangan nasional Prabowo-Hatta. Mahfud Md., saat peresmian kantor MMD Initiative di Bengkulu, meminta semua pihak saling memaafkan dan tidak mengungkit lagi masalah pelanggaran HAM yang terjadi saat Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 1998. (Baca juga: Kasus Prabowo, Kontras: Harus ke Pengadilan HAM).

    Jika mau buka-bukaan, kata Mahfud, dua Presiden RI, yakni Soekarno dan Soeharto, juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat mereka menjabat. "Mari saling mamaafkan demi indonesia yang lebih baik," ujar Mahfud.

    Jusuf Kalla mengatakan, "Siapa yang menyelesaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh. Apa Pak Mahfud? Semua masalah hak asasi manusia ada di situ. Begitu damai, tidak ada lagi (konflik). Pak Mahfud apa ikut? Enggak, kan?" (Lihat pula: Jika Presiden, Kivlan: Prabowo Ungkap Kasus HAM 98)

    RISANTI

    Berita Lain
    Usai Diberedel, Keluarga Prabowo Ingin Beli Tempo 
    Goenawan Mohamad: Kita Takut Orde Baru Lahir Lagi
    Kata Carrefour, Lebih Mudah Unilever Ketimbang UKM  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.