Kadin: Konsep Ekonomi Jokowi-JK Lebih Realistis

Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Natsir Mansyur, mengatakan, konsep ekonomi yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Konsep ekonomi yang diusung pasangan tersebut lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kalau saya lihat pak JK, konsepnya dibuat pertumbuhan ekonomi dulu sebelum pemerataan," kata Natsir, ditemui di kantor Kadin, Senin, 26 Mei 2014. Konsep tersebut sudah diterapkan dan teruji sejak pemerintahan presiden pertama RI, Soekarno. (Baca: Demi Investor, Capres Wajib Hindari Nasionalisasi)

Natsir menjelaskan, salah satu konsep pembangunan ekonomi berlandaskan pertumbuhan domestik terlihat dari adanya pabrik semen, pabrik pupuk, serta pabrik gula di beberapa daerah. Untuk itu pemerintah yang baru, menurut dia, tinggal melanjutkan program-program pembangunan tersebut.

Mengenai adanya konsep tol laut yang disampaikan calon presiden Joko Widodo, Natsir mengatakan, hal tersebut belum terlalu perlu dilakukan. Ia menilai hal yang lebih penting dilakukan saat ini adalah menyediakan kapal dengan kapasitas 3500 deadweight tonnage (dwt) untuk melayani pengangkutan di berbagai daerah.

"Saat ini yang penting, menurut saya adalah penyediaan kapal dengan kapasitas 3.500-5.000 dwt dalam sistem logistik nasional," kata Natsir. Dia menilai pengadaan kapal oleh pemerintah sangat terbatas untuk mendukung program sea short shipping yang sudah ada. (Baca: Apindo Belum Putuskan Dukung Pasangan Capres)

Adapun konsep ekonomi yang diusung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa yang mengusung konsep Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menurut Natsir, masih belum teruji. “Itu (MP3EI) umurnya kan masih tiga tahun, jadi saya kira belum teruji," tuturnya.

Walaupun menyatakan konsep Jokowi-JK lebih pas diterapkan untuk Indonesia, namun Natsir mengatakan, pendapatnya tersebut tak bisa mewaklili anggota Kadin secara keseluruhan. "Semua kan punya pendapat yang berbeda-beda."

FAIZ NASHRILLAH

Berita terpopuler:
Lebaran, Saham Emiten Retail Prospektif 
Anggaran Dipotong, Jero Tunda Pembangunan Gedung
Ribuan Tiket Kereta Api Belum Dicetak  








Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

22 menit lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

Rencana Perpres Publisher Rights telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Bandara Kertajati Dijual ke Asing, Ini Pesan Jokowi ke Menhub Budi Karya

35 menit lalu

Suasana bangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, 24 Mei 2018. Proyek Infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini diduga melanggar HAM. ANTARA/M Agung Rajasa
Bandara Kertajati Dijual ke Asing, Ini Pesan Jokowi ke Menhub Budi Karya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpesan kepada Menhub Budi Karya terkait rencana penjualan Bandara Kertajati ke perusahaan asing.


Jokowi Majukan Cuti Bersama Idul Fitri dari Dimulai 21 April Jadi 19 April

1 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Majukan Cuti Bersama Idul Fitri dari Dimulai 21 April Jadi 19 April

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memajukan cuti bersama Idul Fitri tahun ini, dari semula 21 April menjadi 19 April 2023.


Sejumlah Menteri Jokowi Sebut Anggaran Buka Bersama Pejabat Dialihkan untuk Bantu Warga

2 jam lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai melepas ekspor perdana UKM Helda's Snack ke Arab Saudi pada Jumat, 10 Januari 2023 di PT Pos Logistik Indonesia, Bekasi, Jawa Barat. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sejumlah Menteri Jokowi Sebut Anggaran Buka Bersama Pejabat Dialihkan untuk Bantu Warga

Sejumlah menteri Jokowi kompak menyebut anggaran untuk kegiatan buka bersama pejabat dan pegawai dialihkan untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan.


Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) melambaikan tangan kepada penonton saat hadir dalam Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2023 di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 26 Februari 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pro Kontra Jokowi Larang Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat, Heru Budi: Kita Ikuti, PPP: Tidak Tepat

Presiden Jokowi larang buka puasa bersama bagi pejabat pemerintahan. Beberapa setuju, sementara yang lain tidak. Ini alasan mereka masing-masing.


Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

3 jam lalu

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Foto Istimewa
Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani: Bahas Hal Penting dan Strategis untuk Pemilu 2024

Puan Maharani mengatakan telah menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis ihwal Pemilihan Umum 2024 kepada Presiden Jokowi.


Faldo Maldini Sebut BEM UI seperti LSM Didanai Asing, Ini Balasan Kritikan BEM UI kepada Pemerintah

3 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Faldo Maldini Sebut BEM UI seperti LSM Didanai Asing, Ini Balasan Kritikan BEM UI kepada Pemerintah

BEM UI kerap mengkritisi pemerintah. Beberapa kritikan BEEM UI langsung mendapat respons sama kerasnya dari pemerintah, salah satunya Faldo Maldini.


Gus Yahya PBNU Yakini Larangan Buka Puasa Bersama Tak Akan Buat Jokowi Dicap Anti-Islam

4 jam lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kanan) saat ditemui usai menjenguk D di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, korban masih dirawat usai dianiaya Mario Dandy Satriyo, Minggu, 26 Februari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Gus Yahya PBNU Yakini Larangan Buka Puasa Bersama Tak Akan Buat Jokowi Dicap Anti-Islam

Gus Yahya sebut buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan apa lagi bermewah-mewahan.


Yusril Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Bisa Dicap Anti-Islam, Menag Yaqut: Presiden Peduli pada Islam

4 jam lalu

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas memberikan keterangan pers penetapan 1 Ramadan 1444 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Yusril Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Bisa Dicap Anti-Islam, Menag Yaqut: Presiden Peduli pada Islam

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal pernyataan Yusril Ihza menyebut larangan buka puasa bersama para pejabat dapat membuat Jokowi dicap anti-Islam.


Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

4 jam lalu

Massa aksi yang tergabung dalam PA 212 membawa poster saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Istana Kepresidenan, Jakarta.