Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Pemilu 2014 Berbeda dengan 2009  

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kanan) didampingi (dari kiri-kanan) Komisioner KPU Juri Ardiantoro  Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, serta Ida Budhiati memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 hari terakhir di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5). ANTARA/Yudhi Mahatma
Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kanan) didampingi (dari kiri-kanan) Komisioner KPU Juri Ardiantoro Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, serta Ida Budhiati memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 hari terakhir di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan sengketa Pemilihan Umum 2014 yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi berbeda dengan pemilihan umum pada 2009. Perbedaannya, sistem penghitungan suara tahun ini mengabaikan sisa suara setelah dikurangi bilangan pembagi pemilih. "Jadi, sisa suara tak digunakan partai untuk berebut kursi," kata Refly ketika ditemui di rumah makan di Jalan Mahakam, Sabtu, 10 Mei 2014.

Sengketa pemilihan umum kali ini, kata Refly, lebih banyak antarcalon legislator di satu partai dibanding antarpartai. Berbeda dengan Pemilu 2009 yang tidak mengabaikan sisa suara dalam penentuan kursi, periode 2014 lebih dikarenakan manipulasi atau mencuri suara yang sering dilakukan rekan separtai.

Berdasarkan aturan, ujar Refly, calon legislator yang melapor ke MK harus mendapat izin dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai. "Sebaiknya petinggi partai tak membatasi sesama kader bersengketa," ujarnya. Asalkan, kader itu memberi bukti bila perolehan suaranya dicuri rekan separtai.

Refly berharap MK memberi ruang selebar-lebarnya bagi kader yang bersengketa, tak hanya untuk partai peserta pemilu. Bila terbukti melakukan kecurangan, MK harus berani menganulir legislator yang berhasil duduk di Senayan.

Sesuai dengan jadwal, MK akan mulai menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) selama 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Para pemohon yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara PHPU legislatif adalah perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta partai politik peserta pemilu yang diwakili oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain yang sejenis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SUNDARI

Berita Terpopuler:
Boediono Sebut Yang Mulia, JK: Saya Cukup Pak Hakim 
Kabar Olga Meninggal Beredar, Billy Tak di Sisinya 
Kata Korut, Obama seperti 'Monyet Hitam' 
Sidang Century, Boediono: Itu Suara Ibu Miranda
Wenger Desak UEFA Coret City dari Liga Champions

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

35 hari lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Puan Maharani seusai pertemuan tertutup di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (21/4). TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

Megawati punya janji terhadap Prabowo sejak 2009, perjanjian Batu Tulis namanya. Begini isi 7 poin perjanjian tersebut.


4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

5 Maret 2023

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan saat bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pagi ini akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor


Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

18 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 8 Oktober 2021. Di Taman Hutan Raya itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menjelang 7 Tahun, Pakar Sebut Jokowi Dibayangi Janji-janji Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan ada kompleksitas luar biasa yang dihadapi Presiden Jokowi di periode kedua ini.


Beda Dana Kampanye Jokowi dengan Prabowo di Pemilu 2014 dan 2019

3 Mei 2019

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berpidato saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Konser itu merupakan kampanye akbar untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. ANTARA
Beda Dana Kampanye Jokowi dengan Prabowo di Pemilu 2014 dan 2019

Dari data laporan ke KPU, dana kampanye yang digunakan Jokowi - Ma'ruf tercatat lebih banyak 2,8 kali lipat dibandingkan Prabowo - Sandiaga.


Rumah Sakit Jiwa Grogol Siap Tampung Caleg Tak Siap Gagal

13 April 2019

Ilustrasi rumah sakit jiwa. TEMPO/ Subekti
Rumah Sakit Jiwa Grogol Siap Tampung Caleg Tak Siap Gagal

Kesiapan merujuk kepada pengalaman sebagian caleg saat pemilu 2014 lalu


PKPI Ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 Nomor Urut 20

13 April 2018

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal PKPI Imam Anshori dalam penetapan peserta dan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, 13 April 2018. Tempo/Caesar Akbar
PKPI Ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 Nomor Urut 20

KPU menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 setelah ada putusan dari PTUN.


Soekarwo: Partai Demokrat Optimistis Menang Pemilu 2019

8 Januari 2017

Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi
Soekarwo: Partai Demokrat Optimistis Menang Pemilu 2019

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur bertekad
merebut suara mayoritas pada Pemilihan Umum Legislatif 2019.


Jimly Assidiqie: Indeks Demokrasi di Indonesia Masih Rendah  

13 Juni 2016

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Assidiqie menyampaikan sambutan pada seminar DKPP Outlook 2016 di Jakarta, 28 Desember 2015. ANTARA FOTO
Jimly Assidiqie: Indeks Demokrasi di Indonesia Masih Rendah  

"Komunitas penyelenggara pemilu harus ditempatkan terpisah dari tiga fungsi dan tidak bisa didikte tiga institusi tersebut."


Lima Perusahaan Diperiksa Atas Dugaan Dana Fiktif KPU Jatim

20 Februari 2016

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Lima Perusahaan Diperiksa Atas Dugaan Dana Fiktif KPU Jatim

Kejaksaan Negeri Surabaya menduga adanya 100 kegiatan fiktif berupa pengadaan logistik.


Mereka yang Terpilih, Tokoh Tempo 2014  

13 Desember 2014

Abdee Negara, musisi Slank, berpose bersama relawan lainnya saat sesi pemotretan di kantor Tempo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Desember 2014. Tempo/Ngarto Februana
Mereka yang Terpilih, Tokoh Tempo 2014  

Simak cerita selengkapnya sepak terjang mereka di

Majalah


/>


Tempo dalam Edisi Khusus Tokoh Tempo 2014 terbit Senin, 15




Desember 2014.