Sengketa Pemilu 2014 Berbeda dengan 2009  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kanan) didampingi (dari kiri-kanan) Komisioner KPU Juri Ardiantoro  Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, serta Ida Budhiati memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 hari terakhir di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5). ANTARA/Yudhi Mahatma

    Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kanan) didampingi (dari kiri-kanan) Komisioner KPU Juri Ardiantoro Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, serta Ida Budhiati memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 hari terakhir di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5). ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan sengketa Pemilihan Umum 2014 yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi berbeda dengan pemilihan umum pada 2009. Perbedaannya, sistem penghitungan suara tahun ini mengabaikan sisa suara setelah dikurangi bilangan pembagi pemilih. "Jadi, sisa suara tak digunakan partai untuk berebut kursi," kata Refly ketika ditemui di rumah makan di Jalan Mahakam, Sabtu, 10 Mei 2014.

    Sengketa pemilihan umum kali ini, kata Refly, lebih banyak antarcalon legislator di satu partai dibanding antarpartai. Berbeda dengan Pemilu 2009 yang tidak mengabaikan sisa suara dalam penentuan kursi, periode 2014 lebih dikarenakan manipulasi atau mencuri suara yang sering dilakukan rekan separtai.

    Berdasarkan aturan, ujar Refly, calon legislator yang melapor ke MK harus mendapat izin dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai. "Sebaiknya petinggi partai tak membatasi sesama kader bersengketa," ujarnya. Asalkan, kader itu memberi bukti bila perolehan suaranya dicuri rekan separtai.

    Refly berharap MK memberi ruang selebar-lebarnya bagi kader yang bersengketa, tak hanya untuk partai peserta pemilu. Bila terbukti melakukan kecurangan, MK harus berani menganulir legislator yang berhasil duduk di Senayan.

    Sesuai dengan jadwal, MK akan mulai menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) selama 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Para pemohon yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara PHPU legislatif adalah perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta partai politik peserta pemilu yang diwakili oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain yang sejenis.

    SUNDARI

    Berita Terpopuler:
    Boediono Sebut Yang Mulia, JK: Saya Cukup Pak Hakim 
    Kabar Olga Meninggal Beredar, Billy Tak di Sisinya 
    Kata Korut, Obama seperti 'Monyet Hitam' 
    Sidang Century, Boediono: Itu Suara Ibu Miranda
    Wenger Desak UEFA Coret City dari Liga Champions


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.