Kisruh Internal Tak Gembosi Koalisi PPP-Gerindra?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto melambaikan tangan bersama seusai menggelar jumpa pers hasil pertemuan mereka di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto melambaikan tangan bersama seusai menggelar jumpa pers hasil pertemuan mereka di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Epyardi Asda mengatakan kisruh yang terjadi dalam tubuh partainya tak akan mempengaruhi dukungan terhadap Prabowo Subianto. Sebab, mengacu pada Pasal 9 Anggaran Dasar PPP, kata dia, ketua umum dapat mengambil alih semua keputusan tanpa harus mengadakan rapat jika ada hal-hal khusus.

    "Termasuk sikap koalisi dan mendukung partai lain. Ketua umum dilindungi oleh pasal tersebut," kata Epyardi kepada Tempo seusai diskusi bertemakan koalisi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 April 2014. Epyardi mengatakan kisruh antarelite partai akan diselesaikan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. (Baca: PPP Gelar Rapimnas, Dukungan ke Prabowo Batal?).   

    Ia melihat intrik-intrik yang dilancarkan oleh pengurus PPP yang lain sebagai fenomena politik. "Biarlah kawan lain berkreasi," ujarnya. Begitu pun Rapat Pimpinan Nasional PPP yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB hari ini. Ia mengatakan Rapimnas PPP siang nanti bukan diadakan oleh Ketua Umum Suryadharma. Belakangan, acara ini diundur ke malam hari.

    Epyardi tak mengetahui rapat apa yang akan diadakan malam ini. "Saya tak dapat undangan," katanya. Menurut dia, pada Jumat malam beberapa pimpinan partai berkumpul di kantor pusat. Hanya saja, ujar dia, jumlahnya tak lebih dari enam orang. "Tak bisa disebut rapat pimpinan," tuturnya. (Baca: PPP-Gerindra Koalisi, Belum Ada Kontrak Tertulis).

    Saat ditanya apakah akan diselenggarakan Muktamar Luar Biasa PPP terkait dengan dukungan ke Prabowo, Epyardi menjawab tak ada rencana ke arah sana. Musababnya, kata dia, waktu sempit. "Butuh proses persiapan lima hingga enam bulan untuk persiapan muktamar," katanya.

    Namun, kata Epyardi, akan ada rapimnas terkait dengan evaluasi dukungan terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Juga, untuk mengevaluasi potensi kandidat calon presiden dari PPP. (Baca: PPP Resmi Dukung Capres Prabowo Subianto). 

    AMRI MAHBUB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.