Suryadharma Dituduh Pelintir Omongan Kiai Maimun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (tengah), Sekjen M. Romahurmuziy (kanan), Anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian Firman (kiri), saat pembukaan Bimbingan Tekinis Nasional di Jakarta, (26/11). ANTARA/Ujang Zaelani

    Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (tengah), Sekjen M. Romahurmuziy (kanan), Anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian Firman (kiri), saat pembukaan Bimbingan Tekinis Nasional di Jakarta, (26/11). ANTARA/Ujang Zaelani

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan Suryadharma Ali memelintir ucapan Ketua Majelis Syariah PPP, Kiai Maimun Zubair. Katanya, Maimun mempersilakan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto silaturahmi ke kantor pusat PPP. (Baca: PPP: Prabowo Sosok Pemersatu Bangsa)

    "Saat kami konfirmasi, Kiai Maimun tak bilang memberikan restu dan dukungan kepada Prabowo," kata Emron di kantor DPP, Sabtu, 19 April 2014. Namun kubu Ketua Umum PPP Suryadharma, ujarnya, memelintirnya menjadi 'Kiai Maimun mendukung PPP mencalonkan Prabowo'. (Baca: Ulama: Pimpinan PPP Jangan Utamakan 'Syahwat')

    Emron menganggap tindakan Suryadharma adalah manuver pribadi yang mengatasnamakan partai. Apakah ada transaksional politik di balik langkah Suryadharma? "Yang ini, saya enggan menanggapi," kata Muhammad Romahurmuziy yang dipecat Suryadharma dari posisi sekretaris jenderal.

    Emron menjelaskan Suryadharma Ali sudah kehilangan legitimasi. Musababnya, saat dia memecat beberapa fungsionaris DPP tanpa melibatkan sejumlah pengurus harian maupun majelis pertimbangan dan majelis pakar.

    Sabtu malam, 19 April 2014, ini bakal diselenggarakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) meminta penjelasan Suryadharma, kata Emron. Mereka sudah mengundang Suryadharma  yang kini menjadi Menteri Agama. (Baca: Ada Rapimnas Dadakan, Ini Reaksi Kubu Suryadharma)

    Jika menolak hadir dan tak menerangkan berbagai manuvernya, kata Emron, Suryadharma kehilangan legitimasi. Namun Ketua DPP PPP, Epyardi Asda, menilai rapimnas tersebut ilegal. "Rapat pimpinan hari ini tidak melalui prosedur yang benar. Tidak resmi," kata dia.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Terpopuler:

    Ajaib, Anak yang Selamat Dalam Tragedi Larantuka
    Bikin Masalah di Sukamiskin, Nazaruddin Dipukul
    Kemenpan Tak Tahu Rekening PNS Rp 1,3 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.