Ulama: Pimpinan PPP Jangan Utamakan 'Syahwat'  

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Suryadharma Ali menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan dengan Prabowo Subianto di DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan penuh PPP untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suryadharma Ali menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan dengan Prabowo Subianto di DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan penuh PPP untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kalangan ulama simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bereaksi atas kemelut di tubuh PPP. Mereka menyayangkan aksi main pecat oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan keputusan berkoalisi terlalu dini.

Seorang ulama, Ateng Zaelani, berharap PPP tidak terlalu cepat berkoalisi dengan partai manapun. Pimpinan partai seharusnya mengikuti dahulu perkembangan politik yang terjadi. "Jangan buru-buru," katanya setelah pertemuan ulama simpatisan PPP di Pondok Pesantren Mabdaul Uluum, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 19 April 2014.

Dia berharap ketua umum tidak memutuskan koalisi secara sendiri-sendiri. Apalagi keluar dari permusyawaratan yang sudah dimusyawaratkan dalam internal partai. "Harus lewat rapimnas," katanya.

Ateng juga menyayangkan adanya kisruh di internal PPP. Seharusnya seluruh pimpinan dan kader partai bisa menahan diri dengan pikiran bersih dalam menyikapi persoalan ini. "Seharusnya tidak langsung mengambil langkah-langkah seperti itu. Hal itu sangat-sangat disayangkan," katanya. (Baca: Main Pecat, Yani Minta Suryadharma Taati Aturan)

Ateng juga mengimbau agar pimpinan partai mengedepankan kepentingan umat, bukan mengedepankan hasrat syahwat. Maksud hasrat syahwat, dia menjelaskan, di antaranya kemauan, emosi sehingga lupa terhadap kepentingan maslahat umat.

"Jika kedepankan kepentingan umat maka akan ada rahmat Allah. Jika kedepankan kepentingan syahwat, jabatan kedudukan, itu akan jadi hambatan untuk tercapainya cita-cita. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan," ucapnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ulama lain, Miftah Farid, menilai tindakan Ketua Umum PPP, memecat sejumlah elite partai merupakan sikap otoriter. "Gaya Pak SDA (Suryadharma Ali) pecat memecat ini gaya otoriter," katanya.

Mengenai koalisi PPP dengan Gerindra, Miftah mengatakan pihaknya tidak bicara setuju atau tidak karena koalisi ditentukan oleh rapimnas nanti. Ulama, kata dia, siap jika PPP koalisi dengan partai manapun sepanjang koalisi tersebut berpihak kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. (Baca: Pencapresan Prabowo Bakal Kandas, Kalau...)

CANDRA NUGRAHA

Berita Terpopuler
Cinta Berlumur Darah Pasangan Dua Generasi

Drama 'Perang' Saksi dan Pengacara Akil di Sidang

Romahurmuziy: Saya Masih Menjabat Sekjen PPP

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Siapa di Balik Konflik PPP

13 September 2022

Sejumlah pengurus PPP bermanuver menggulingkan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum dan menggantinya dengan Muhamad Mardiono, ketua majelis pertimbangan
Siapa di Balik Konflik PPP

Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya?


Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

14 Juni 2022

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

Somad juga menuding Suharso Monoarfa tidak menerapkan demokrasi dalam PPP.


PPP Romahurmuziy Ancam Pidana Djan Faridz Cs Jika Gelar Mukernas

14 November 2018

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam acara Rapimnas III PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 27 September 2018. Tempo/Friski Riana
PPP Romahurmuziy Ancam Pidana Djan Faridz Cs Jika Gelar Mukernas

PPP kubu Romahurmuziy mengancam akan membawa Djan Faridz Cs ke ranah pidana jika mereka tetap menggelar Mukernas.


Ketua Umum Mundur, PPP Djan Faridz Belum Bahas Dukungan Pilpres

30 Juli 2018

PJS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (kiri kedua) menggelar konferensi pers bersama para pengurus PPP di Cikini, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Humphrey Djemat masih belum mengetahui alasan utama Djan Faridz mengundurkan diri. Tempo/Amston Probel
Ketua Umum Mundur, PPP Djan Faridz Belum Bahas Dukungan Pilpres

Dalam waktu enam bulan ini, PPP kubu Djan Faridz akan menggelar muktamar luar biasa untuk memilih ketua umum tetap.


Humphrey Djemat Jadi Plt Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta

30 Juli 2018

PJS Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah) bersama pengurus partai pusat PPP jelang melakukan konferensi pers tentang pemgunduran diri Djan Faridz dari ketua umum PPP di Cikini, Jakarta, 30 Juli 2018. Tempo/Amston Probel
Humphrey Djemat Jadi Plt Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta

Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengundurkan diri dengan alasan belum bisa menyatukan dua kubu PPP yang terbelah.


Dari Yogya, Tokoh Senior Partai Ka'bah Deklarasikan PPP Khittah

4 Mei 2018

Pengendara sepeda motor melintas di depan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan yang di gembok dan dijaga oleh sejumlah petugas Angkatan Muda Ka'bah di Jakarta, 16 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Dari Yogya, Tokoh Senior Partai Ka'bah Deklarasikan PPP Khittah

Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan PPP Khittah di kantor Dewan Pimpinan Wilayah partai Ka'bah Yogyakarta, Jumat 4 Mei 2018.


Pasca-Putusan MA, PPP Kubu Romahurmuziy Ajak Djan Faridz Gabung

26 Desember 2017

Ketua Umum PPP terpilih Muhammad Romahurmuziy bersama pendukung dan panitia muktamar PPP kedelapan di Jakarta, 9 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz
Pasca-Putusan MA, PPP Kubu Romahurmuziy Ajak Djan Faridz Gabung

Dia mengingatkan bahwa seluruh elemen pengurus PPP sedang mempersiapkan langkah besar di Pemilu 2019.


Khawatir PPP Terkubur di 2019, Lulung Bentuk Majelis Asy Syura

2 Agustus 2017

Abraham Lunggana, alias Lulung menjelaskan posisinya usai pemecatan oleh Dewan Pimpinan Pusat PPP Djan Faridz, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, 14 Maret 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Khawatir PPP Terkubur di 2019, Lulung Bentuk Majelis Asy Syura

Lulung mendesak kubu Romi dan Djan Faridz segera islah dan menghentikan koflik internal di PPP.


Pendudukan Kantor DPP PPP, Polda: Tidak Terjadi Perusakan  

17 Juli 2017

Petugas kepolisian berjaga pascapenyerangan oleh orang tak dikenal di Kantor DPP PPP kubu Djan Faridz, di Jalan Diponegoro, Jakarta, 16 Juli 2017. Penyerangan ini mengakibatkan beberapa kaca pecah serta sebagian penjaga keamanan mengalami luka-luka. ANTARA/Galih Pradipta
Pendudukan Kantor DPP PPP, Polda: Tidak Terjadi Perusakan  

Argo mengatakan tidak terjadi perusakan kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Senin dinihari.


PPP Kubu Djan Faridz Bersedia Islah dengan Kubu Romy, tapi...  

16 Juli 2017

Wakil Ketua DPP PPP Humphrey Djemat menunjukkan barang bukti batu dan kaca yang rusak akibat penyerangan Kantor DPP PPP kubu Djan Faridz, jalan Diponegoro, Jakarta, 16 Juli 2017.  Humphrey Djemat mengatakan penyerangan kantor DPP PPP tersebut dilakukan oleh 80-an orang. ANTARA/Galih Pradipta
PPP Kubu Djan Faridz Bersedia Islah dengan Kubu Romy, tapi...  

Humprey Djemat tidak mengakui klaim Romahurmuziy pasca-dikabulkannya PK oleh Mahkamah Agung.