Ulama: Pimpinan PPP Jangan Utamakan 'Syahwat'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suryadharma Ali menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan dengan Prabowo Subianto di DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan penuh PPP untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suryadharma Ali menjawab pertanyaan awak media usai pertemuan dengan Prabowo Subianto di DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan penuh PPP untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kalangan ulama simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bereaksi atas kemelut di tubuh PPP. Mereka menyayangkan aksi main pecat oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan keputusan berkoalisi terlalu dini.

    Seorang ulama, Ateng Zaelani, berharap PPP tidak terlalu cepat berkoalisi dengan partai manapun. Pimpinan partai seharusnya mengikuti dahulu perkembangan politik yang terjadi. "Jangan buru-buru," katanya setelah pertemuan ulama simpatisan PPP di Pondok Pesantren Mabdaul Uluum, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 19 April 2014.

    Dia berharap ketua umum tidak memutuskan koalisi secara sendiri-sendiri. Apalagi keluar dari permusyawaratan yang sudah dimusyawaratkan dalam internal partai. "Harus lewat rapimnas," katanya.

    Ateng juga menyayangkan adanya kisruh di internal PPP. Seharusnya seluruh pimpinan dan kader partai bisa menahan diri dengan pikiran bersih dalam menyikapi persoalan ini. "Seharusnya tidak langsung mengambil langkah-langkah seperti itu. Hal itu sangat-sangat disayangkan," katanya. (Baca: Main Pecat, Yani Minta Suryadharma Taati Aturan)

    Ateng juga mengimbau agar pimpinan partai mengedepankan kepentingan umat, bukan mengedepankan hasrat syahwat. Maksud hasrat syahwat, dia menjelaskan, di antaranya kemauan, emosi sehingga lupa terhadap kepentingan maslahat umat.

    "Jika kedepankan kepentingan umat maka akan ada rahmat Allah. Jika kedepankan kepentingan syahwat, jabatan kedudukan, itu akan jadi hambatan untuk tercapainya cita-cita. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan," ucapnya.

    Ulama lain, Miftah Farid, menilai tindakan Ketua Umum PPP, memecat sejumlah elite partai merupakan sikap otoriter. "Gaya Pak SDA (Suryadharma Ali) pecat memecat ini gaya otoriter," katanya.

    Mengenai koalisi PPP dengan Gerindra, Miftah mengatakan pihaknya tidak bicara setuju atau tidak karena koalisi ditentukan oleh rapimnas nanti. Ulama, kata dia, siap jika PPP koalisi dengan partai manapun sepanjang koalisi tersebut berpihak kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. (Baca: Pencapresan Prabowo Bakal Kandas, Kalau...)

    CANDRA NUGRAHA

    Berita Terpopuler
    Cinta Berlumur Darah Pasangan Dua Generasi

    Drama 'Perang' Saksi dan Pengacara Akil di Sidang

    Romahurmuziy: Saya Masih Menjabat Sekjen PPP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.