DPD Persilakan Mega dan Jokowi Cari Calon Wapres  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) bersama Gubenur Jawa Tengan Gandjar Pranowo menghadiri pembukaan Rakernas PDIP III di Ancol, Jakarta (06/09). TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) bersama Gubenur Jawa Tengan Gandjar Pranowo menghadiri pembukaan Rakernas PDIP III di Ancol, Jakarta (06/09). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah yang juga fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan semua pengurus DPD PDIP sepakat tak terlibat penetapan calon wakil presiden. "Penetapan wapresnya kami serahkan saja kepada ketua umum, sekjen, ketua pemenangan pemilu, dan Jokowi sendiri sebagai manten," kata Ganjar seusai menghadiri rapat persiapan pilpres seluruh DPD PDIP di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Selasa, 15 April 2014.

    Menurut Ganjar, rapat koordinasi yang berlangsung selama hampir lima jam itu menyepakati adanya pembagian tugas antara pengurus DPP, pengurus DPD, dan kepala daerah yang berasal dari PDIP dalam pemenangan pilpres 9 Juli nanti. Pengurus daerah kebagian tugas mengawal proses penghitungan suara. (Baca: Mencari Pendamping Jokowi, Ini Saran Fengsui)

    Berdasarkan perkiraan sementara dari laporan setiap DPD, PDIP yakin bisa meraih suara minimal 20 persen pada pemilu nanti. "Tadi diabsen satu per satu bagaimana kekuatan di masing-masing daerah," katanya. Dari laporan itu, di hampir seluruh perolehan suara naik. "Makanya kami siap, kami yakin bisa sampai."

    Pengurus DPD, kata Ganjar, juga mempersilakan ketua umum dan pengurus harian partai menentukan arah koalisi yang akan dibangun dalam menghadapi pilpres. "Ada banyak usulan, tapi sudah kami sepakati bagi tugas."

    Mengenai sosok cawapres yang akan diusung, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu masih digodok DPP. Nama calon pendamping Jokowi baru akan diputuskan setelah hasil real count pileg diumumkan Komisi Pemilihan Umum.

    PDIP baru sebatas menetapkan kriteria cawapres yang ingin diusung. Di antara kriteria itu adalah bersedia bekerja sama, mampu membangun sistem pemerintahan yang presidensial, siap melaksanakan program prorakyat, dan mampu mengimplementasikan program yang ada di segala bidang. "Dia siap untuk bekerja sama dengan Jokowi selama lima tahun."

    Siapa saja, kata Tjahjo, bisa menjadi cawapres. Partai tak mau terjebak dikotomi senior dan yunior, juga tak bergantung pada partai atau profesional. "Sekarang Ibu Mega, Pak Jokowi, sedang menginventarisasi berbagai kalangan." (Baca juga: Pramono Edhie Mau Jadi Cawapres Jokowi)

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita lain:
    Soal Century, Ini Jawaban Sri Mulyani di Pansus
    Kisruh Soal Ujian Nasional, Jokowi: Saya Dijebak
    Jakarta Raih Peringkat Pertama Kota di Negara Berkembang
    Koalisi PDIP-NasDem, Pasar Bereaksi Positif

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.